Bupati Garut Frustasi Susun Anggaran Pembangunan karena Bantuan Pemprov Jabar Tak Sesuai Harapan

GARUT, KOMPAS.com - Bupati Garut Rudy Gunawan merasa frustasi dalam penyusunan anggaran untuk pembangunan yang direncanakannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. 

Karena, bantuan yang didapat Pemkab Garut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak bisa menyelesaikan program-program pembangunan besar yang telah direncanakannya.

"Kami ini sulit, akhirnya saya frustasi dalam anggaran, karena untuk membangun itu perlu kolaborasi anggaran," kata bupati yang pada Pilkada 2018 lalu kembali dipilih masyarakat Garut itu, Selasa (19/2/2019).

Rudy menyampaikan, Pemkab Garut tahun 2019 ini saja mengajukan bantuan keuangan ke Pemprov Jabar sebesar Rp 1,3 triliun.

Baca juga: Bupati Garut Belum Tetapkan Status KLB DBD, Ini Sebabnya

Namun, yang disetujui oleh Pemprov 90 persennya adalah proyek-proyek pembangunan yang nilainya Rp 200 jutaan.

"Kebanyakan (yang disetujui) untuk TPT (tembok penahan tanah) dan kirmir saja," kata Bupati yang diusung Partai Gerindra, ini usai membuka forum konsultasi publik penyusunan RPJMD Di Pendopo Garut. 

Rudy melihat, dari proses pengajuan, semua sudah sesuai. Hanya, program-program pembangunan besar yang sudah dibahas dan disepakati dengan Pemprov Jabar semasa Gubernur Ahmad Heryawan, tidak disetujui oleh Gubernur Jawa Barat saat ini Ridwan Kamil.

"Saya sudah bicara kenapa, alasannya nanti lah tahun depan, tahun depan, padahal ini sudah dibahas dengan DPRD, gubernur Ahmad Heryawan, termasuk Ridwan Kamil," kata Rudy.

Selain pembangunan jalan baru, menurut Rudy, proyek-proyek pembangunan besar lainnya pun saat ini terganggu dan rencananya akan diselesaikan dengan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

"Makanya APBD sekarang sampai 2024 bisa terganggu untuk menyelesaikan program pembangunan yang tersisa," ujar dia.

Ketika ditanya soal adanya perbedaan politik dalam Pilpres antara dirinya dengan Ridwan Kamil, Rudy mengaku tidak mengetahui pasti.

"Saya tidak tahu, pertimbangannya apa, tapi ini kan juga untuk masyarakat Garut, saya ingin berimbanglah, kalau yang itu (proyek Rp 200 jutaan) Rp 500 miliar lebih, untuk yang teknokratiknya Rp 300 miliar lah," kata dia.

Rudy menyampaikan, jika pemerintah provinsi mau memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 100 miliar saja setahun, maka menurutnya proyek pembangunan besar seperti pembangunan GOR yang saat ini macet bisa selesai.

"Dari pusat itu, DAK untuk jalan dari pusat Rp 18 miliar, digunakan untuk jalan di Toblong dan jalan-jalan yang lama," kata dia.

Rudy mengakui, bantuan keuangan dari Pemprov Jabar untuk Garut nilainya memang paling besar dibanding kabupaten lain di Jawa Barat.

Baca juga: Soal Perubahan Status Kawasan Cagar Alam, Bupati Garut Minta KLHK Tegas dalam Penegakan Hukum

Namun, bantuan tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah pembangunan besar yang telah direncanakannya.

"Kami juga terima kasih bantuan Rp 30 miliar untuk Bagendit, tapi maaf saya sudah sampaikan Bagendit Ir harus diperbaiki airnya dulu, karena kalau kemarau jadi lapangan bola (kekeringan)," kata dia.

Rudy Gunawan yang berpasangan dengan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, kembali memimpin Kabupaten Garut untuk periode kedua setelah memenangkan Pilkada Garut tahun 2018.

Pada Pilkada 2014 lalu, Rudy-Helmi memenangkan Pilkada Garut dengan diusung partai Gerindra-PKS-PBB. Sementara, pada Pilkada 2018, Rudy-Helmi diusung oleh Partai Gerindra-PKS-Nasdem.