Dedi Mulyadi: Pemilih Golkar yang Memilih Prabowo di Pilpres Justru Berkurang

SUBANG, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi survei Indikator ihwal adanya 31 persen pemilih Golkar yang tak memilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Menurut Dedi, hasil survei tersebut seharusnya dibaca terbalik untuk memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pemilih Partai Golkar dalam pileg diikuti memilih capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di ajang Pilpres 2019.

“Logikanya harus dibalik, jangan ngambil angka 31 persennya,” ujar Dedi di Subang, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019).

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Partai Golkar menjadi pendukung Prabowo Subianto-Hata Rajasa. Menurut dia, hal tersebut menyebabkan masih ada pemilih Partai Golkar yang belum move on.

Baca juga: 31 Persen Pemilih Golkar Pilih Prabowo-Sandi, Agung Laksono Anggap Sudah Bagus

“Pertama kali memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, angka partisipasi pemilih Golkar yang memilih Pak Jokowi baru 40 persen, survei kedua berubah sudah 52 persen, sekarang sudah 60 persen lebih, artinya grafiknya bertambah,” kata Dedi

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat ini menambahkan, peningkatan tersebut seharusnya diapresiasi sebagai sebuah prestasi untuk para kader dan simpatisan Partai Golkar karena berhasil mengubah pemilih Golkar yang dulu mendukung Prabowo Subianto menjadi pendukung Jokow Widodo.

“Bisa sampai 66 persen menuju 70 persen lebih sudah sangat bagus, harus diapresiasi,” ucapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Jika Rencana Jokowi Berjalan, Kades Bisa Digaji Rp 8 Juta Per Bulan

Dedi menilai, persentase partisipasi pemilih Partai Golkar ke pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin tidak bisa dibandingkan dengan PDI Perjuangan yang bisa dipastikan memiliki angka keterpilihan Jokowi-Ma’ruf Amin di angka 90 persen. Sebab, sosok Jokowi sudah terasosiasi dengan PDI Perjuangan.

“Karena Pak Jokowi pasti memiliki dampak politik bagi elektabilitas PDI-P,” katanya.