SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan wejangan dalam Rembug Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA/SMK Negeri Provinsi Jateng 2019-2020 di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu (16/1/2019)
Dalam forum tersebut, Ganjar menyebutkan, saat ini mulai banyak orang tua calon siswa yang rela memindahkan Kartu Keluarga (KK) di zona sekolah yang hendak didaftar.
Itu dilakukan agar sang anak bisa masuk di sekolah favorit yang dikehendaki.
"Saat ini sudah terjadi, banyak orang tua siswa yang mendadak pindah Kartu Keluarga (KK) untuk tujuan mengejar sekolah-sekolah favorit," kata Ganjar.
Pria 50 tahun ini menegaskan, persoalan SKTM yang diajukan sebagai salah satu syarat masuk yang sempat bermasalah tahun 2018 lalu kini telah dihapus oleh Kementerian melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun, penghapusan SKTM dinilai belum menyelesaikan seluruh persoalan. Ganjar mengaku menemukan banyak orang tua siswa yang berusaha memasukkan anaknya di sekolah-sekolah favorit.
"Mereka dikhawatirkan akan mempermainkan sistem zonasi yang telah ditetapkan," tambahnya.
Baca juga: Disdik dan Sekolah di Depok Sambut Baik Penghapusan SKTM Saat PPBD
Ganjar menambahkan, perpindahan KK orang tua menjelang pendaftaran anak didik tidak terelakkan. Perpindahan KK adalah dokumen asli karena dikeluarkan oleh pemerintah.
Namun demikian, pemindahan alamat di dalam KK diduga dilakukan agar anak didik bisa masuk di sekolah favorit yang dituju.
"Sistem zonasi sekolah otomatis akan membatasi wilayah pada kelurahan dan desa. Sebanyak 90 persen siswa harus berasal dari wilayah terdekat dari sekolah. Sisanya, 5 persen dari jalur prestasi dan 5 persen lagi dari jalur pindah," tambahnya.
Ganjar berpesan agar pihak sekolah dan masyarakat terkait melaporkan jika ada indikasi penyimpangan. Itu agar orang tua tidak mengakali peraturan pendaftaran siswa.
"Tolong awasi betul persoalan zonasi ini. Sekarang sudah terjadi, banyak orang tua siswa yang pindah KK untuk mengejar agar anaknya masuk sekolah favorit," tandasnya.
"Jangan ada setelah SKTM dihapus, ada akal-akalan pindah ke KK. Jangan, tolong jangan ada akal-akalan lagi," pesannya.
Persoalan SKTM sebelumnya menjadi polemik di Jawa Tengah. Hal itu karena saat PPDB di Jawa Tengah tahun 2018 lalu ada lebih dari 78.000 SKTM yang digunakan untuk mendaftarkan, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.