Wagub Jabar Dukung Pemekaran Garut Selatan, Sukabumi Selatan, dan Bogor Barat

GARUT, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melihat, pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat, bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

Karenanya, menurut Uu, pembentukan DOB di Jawa Barat, menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, terutama untuk 3 daerah yaitu Garut Selatan, Sukabumi Selatan, dan Bogor Barat.

"Minimal daerah yang sudah didorong sejak awal untuk direalisasi, tidak apa-apa tidak 12 atau 13 DOB, minimal tiga saja, Garut Selatan, Sukabumi Selatan dan Bogor Barat, ini yang sudah memenuhi dan dibahas (DPR)," tegas Uu, Selasa (15/1/2019) malam lewat pesan singkat.

Uu menegaskan, Provinsi Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai 50 juta jiwa. Namun, suatu hal yang ironi tatkala dibandingkan dengan provinsi lain dalam hal pembentukan DOB.

"Provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit, punya DOB lebih banyak dibanding Jawa Barat," katanya.

Baca juga: Diterjang Longsor, Ruas Jalan Bandung-Garut Via Cisewu Putus

Uu menyampaikan, banyak kerugian bagi Jawa Barat jika tidak ada pemekaran wilayah. Salah satunya Uu mencontohkan dari sisi politik.

Meski punya penduduk terbanyak, karena jumlah kabupaten/kota hanya ada 27, maka keterwakilan di lembaga legislatif di pusat bisa lebih sedikit dibanding daerah lain.

"Anggota DPR atau DPD dari daerah lain, bisa lebih banyak dibandingkan kita yang jumlah penduduknya lebih banyak," jelasnya.

Kurangnya keterwakilan di lembaga legislatif, menurut Uu, akan berdampak pada kebijakan anggaran dan kebijakan pembangunan lainnya.

"Makin banyak anggota dewan dari Jawa Barat, semakin mudah kebijakan anggaran masuk ke Jawa Barat," katanya.

Karenanya, Uu berharap pemerintah pusat dan DPR-RI bisa segera mengeluarkan undang-undang pembentukan DOB di Jawa Barat.

Terutama, untuk tiga daerah yaitu Garut Selatan, Sukabumi Selatan dan Bogor Barat yang telah menjalani proses di DPR-RI. Bahkan, jika diperlukan pihaknya siap berunjukrasa ke Jakarta.