Miliki 2 Pesawat Caravan, Pemkab Puncak Papua Ingin Mengejar Ketertinggalan Pembangunan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua, kini memiliki dua unit pesawat jenis Cessna Grand Caravan, untuk melayani transportasi bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Walau pada 2016 silam satu unit pesawat canggih jenis Carebouw yang baru dibeli Pemerintah Kabupaten Puncak mengalami kecelakaan, hingga seluruh pilot dan penumpangnya dikabarkan tewas, tak membuat keinginan pemerintah kendur dalam memberikan fasilitas terhadap masyarakatnya.

Diketahui, penghubung antara kabupaten tetangga selain Kabupaten Puncak Jaya, masyarakat harus menggunakan transportasi udara, termasuk pasokan bahan makanan harus dikirim menggunakan pesawat lantaran akses jalan darat belum tersambung dengan daerah lain.

Sehingga, masyarakat di Puncak sangat memerlukan adanya pelayanan penerbangan khusus dan murah.

Baca juga: Bupati: Tugas di Puncak Papua, TNI dan Polri Harus Selalu Siaga

Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan, kedatangan dua pesawat jenis Cessna Grand Caravan yang dibeli dari Amerika ini menjadi semangat baru, sekaligus penghapus trauma yang mereka alami pasca kecelakaan pesawat Carebouw pada 2016 silam.

“Dua unit pesawat ini adalah hasil asuransi dari pesawat Carebouw yang tahun 2016 lalu mengalami kecelakaan. Selanjutnya, kedua pesawat itu nantinya akan dikelola perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Puncak,” ungkap Willem, ketika diwawancarai Kompas.com, di Kota Jayapura, Kamis (10/1/2019) malam.

Willem Wandik mengatakan, dua pesawat ini akan melayani transportasi udara bagi masyarakat di Puncak, karena satu-satunya transportasi ke Puncak, untuk jangka pendek saat ini, hanya menggunakan pesawat udara.

Kondisi ini tentunya mempengaruhi tingginya barang dan jasa, sehingga pembangunan agak sedikit terhambat.

“Saya berterima kasih kepada Menteri Perhubungan yang sudah memberikan izin kepada kami, sebab kami sudah merindukan pengadaan pesawat di Puncak, terus terang saya senang bahagia bersama masyarakat Puncak, karena setelah pesawat Carebouw jatuh, ternyata dia tidak mati, tapi dia bangkit dan dua unit pesawat bisa ada, untuk melayani masyarakat Puncak lagi,” ujar dia.

Willem Wandik membeberkan, selama ini anggaran pemerintah daerah dikeluarkan hampir 60 persen hanya digunakan untuk transportasi udara, sehingga hal itu menghambat pembangunan di daerahnya.

“Bayangkan saja. Kalau kita ingin membangun jembatan. Penyerapan anggarannya bisa lebih besar untuk jasa transportasi ketimbang biaya pembangunannya. Begitu juga kalau saya kunjungan kerja, untuk menggunakan pesawat carteran harus mengeluarkan biaya Rp 30 juta sekali terbang. Belum lagi biaya bahan pokok tinggi, lantaran biaya transportasinya tinggi,” kata dia.

Melalui dua unit pesawat ini, Willem Wandik akan memberikan subsidi bagi masyarakat, sehingga harga tiket dapat ditekan menjadi Rp 300.000 perorang.

“Ya, kita akan subsidi masyarakat. Kalau tidak harga tiket ke Kabupaten Mimika bisa mencapai Rp 2 juta bahkan Rp 3 juta,” sebut dia.

Tak hanya itu, Willem Wandik berharap kepada perusahaan yang mengelola pesawat ini, dapat memberikan dampak bagi pendapat daerah Kabupaten Puncak.

Baca juga: Bupati Puncak Papua Sesalkan Penembakan oleh KKB terhadap TNI

“Selama ini, untuk menjalankan pemerintahan, kami selalu mendapat suplai dari pemerintah pusat. Tak ada pendapatan asli daerah (PAD) di sana. Melalui pesawat ini, kami yakini bisa menghasilkan PAD,” ujar dia.

Willem Wandik tak mau pemerintah dinilai ingin bersaing dengan maskapai penerbangan swasta, namun ini hanya sebagian dari solusi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Puncak.

“Penerbangan lain kami harapkan terus melakukan penerbangan ke Puncak. Sehingga semakin banyak pesawat yang terbang, bisa menekan angka kemahalan dan juga membantu mengejar ketertinggalan dari segi pembangunan yang jauh dengan daerah lain,” ucap dia.

Ia berharap, Kementerian Perhubungan terus membimbing mereka dalam mengoperasikan pesawat ini.

“Pesawat ini kan dibeli pakai uang negara, sehingga tercatat sebagai aset negara. Jadi, kami mohon bimbingannya dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan,” kata dia.