Ridwan Kamil Siap Bantu PT KAI Tuntaskan Reaktivasi KA Pangandaran

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu PT KAI untuk menuntaskan perjalanan kereta api Pangandaran relasi Jakarta-Bandung-Banjar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku siap turun tangan jika PT KAI membutuhkan kontribusi Pemprov Jabar untuk merealisasikan proyek tersebut.

"Karena asetnya dan dananya dari PT KAI kita hanya komunikasi. Saya bilang, kalau kita dibutuhkan untuk komunikasi ke warga saya turun," ujar Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (7/1/2019).

Emil mengtakan, saat ini PT KAI masih memeriksa faktor keamanan untuk menuntaskan perjalanan hingga Pangandaran. Sejauh ini, Emil mengakui rute tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

"Tahap dua sedang dikerjakan karena terowongannya harus dicek keamanannya. Kan ada empat terowongan ya dari Banjar ke Pangandaran. Kemudian lahan yang dikuasai warga harus dicek. Ini sudah luar biasa kita launching sampai banjar dulu. Sudah full book, habis. Saya minta perpanjang saja," tuturnya.

Baca juga: Wali Kota Banjar Bantu Tertibkan Bangunan di Atas Rel Banjar-Pangandaran

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan, reaktivasi KA Pangandaran sangat penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Jabar Selatan dan Timur.

Sebab itu, ia pun berharap pemerintah daerah bisa turut berperan untuk menjamin proyek berjalan lancar.

"Kita sudah dapat dukungan bupati Pangandaran, wali Kota Banjar, dan bupati Camis, mereka siap. Kalau mereka komitmen, ini akan membantu penertiban. Mudah-mudahan semua siap dan diusahakan akhir tahun selesai," katanya.

Baca juga: Cerita Penumpang KA Pangandaran: Pertama Kali Naik Kereta hingga Berburu Tiket Promo

Selain itu, ia berharap reaktivasi KA Pangandaran bisa menjadi pemicu lahirnya jalur baru seperti Cibatu-Garut, Rancaekek-Tanjungsari, dan Bandung-Ciwidey.

"Kalau tahun ini beres penertiban, tahun depan bisa selesai fisik. Lahan yang dipakai adalah milik PT KAI. Kalau ada penggantian untuk bangunan seperti jalur Cibatu, PT KAI yang akan menentukan. Ada standarnya," jelasnya.