SEMARANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong lahirnya Badan Riset Nasional untuk menjembatani persoalan riset tanah air.
DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) sedang menggodok Rancangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas-Iptek) dan mendorong agar dibentuk badan yang berfungsi memperkuat sinergi penelitian dan rekayasa sosial antar-lembaga riset.
"Usulan fraksi di DPR sudah singgung sebuah badan yang mengonsolidasikan penelitian dan rekayasa. Presiden juga singgung itu badan riset nasional," kata Ketua Pansus RUU Sisnas-Iptek DPR RI, Daryatmo Mardiyanto, seusai menjadi pembicara dalam panel Rakernas Kemenristekdikti 2019 di Semarang, Jumat (4/1/2019).
Daryatmo menjelaskan, sejumlah penelitian yang dihasilkan di lembaga-lembaga penelitian dalam praktiknya tidak jarang tumpang tindih. Antara satu lembaga riset dan lembaga lain tidak terjalin koordinasi dengan baik.
Baca juga: Menuju Revolusi Industri 4.0, Jokowi Diminta Bentuk Badan Riset Nasional
Ia mencontohkan soal penelitian padi yang diteliti oleh banyak lembaga dengan hasil yang hampir mirip. Ia menilai bahwa hasil penelitian harus fokus dan diarahkan pada sistem perencanaan nasional.
"Bidang penelitian dalam praktiknya ada duplikasi. Sementara hasil penelitian harusnya dipersembahkan ke praktik di lapangan," tambahnya.
Melalui RUU, DPR ingin agar program penelitian dan rekayasa sosial (inovasi) dapat dikonsolidasikan dalam lembaga, badan atau kementerian. Hasil sinergi itu kemudian dikaitkan dengan program perencanaan nasional.
"Paradigma yang disampaikan dalam Iptek saat ini lebih terasa Iptek untuk Iptek. DPR ingin Iptek untuk pembangunan nasional," tambahnya.
Sementara terkait anggaran, nantinya ada satu alokasi khusus soal dana abadi riset. Dana abadi bisa diakses semua lembaga riset, namun terlebih dahulu dengan persetujuan badan riset.
"Soal dana perlu ada terobosan. Selama ini dana penelitian APBN itu terikat dengan siklus tahunan. Dari segi dana harus ada dana abadi penelitian, dan tahun ini sudah digetok sekitar Rp 990 miliar," tambahnya.
Baca juga: Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang
Dana abadi penelitian nantinya bisa membiayai riset-riset yang diajukan perorangan, kelompok hingga lembaga tanpa bergantung administrasi yang rumit.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.