Saldo Sumbangan Dana Kampanye 4 Partai Rp 0

KARAWANG, KOMPAS.com — Saldo laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) empat partai di Karawang Rp 0.

"Laporan saldo Rp 0 itu dinyatakan DPD Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, PKPI, dan Partai Perindo," ujar Ketua KPU Karawang Miftah Farid, Jumat (4/1/2018).

Farid mengungkapkan, saldo Rp 0 tersebut juga dilaporkan Tim Kampanye Pilpres Pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.

"Seluruh partai dan tim kampanye di daerah sudah melaporkan LPSDK-nya," katanya.

Farid mengungkapkan, dalam LPSDK itu, sumbangan dana kampanye yang dilaporkan terdapat tiga kategori, yakni sumbangan perorangan, kelompok, dan sumbangan perusahaan swasta.

Dari data LPSDK yang dilaporkan partai politik ke KPU, Partai Demokrat memiliki anggaran yang paling besar, yaitu Rp 1.321.518.250. Kemudian disusul Partai Golkar Rp 1.243.000.000, Partai Berkarya Rp 903.465.000, dan PDI-P sebanyak Rp 542.459.000.

Baca juga: INFOGRAFIK: Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pilpres dan Pileg 2019

Setelah itu, PKS Rp 490 juta, Partai Nasdem Rp 313.375.000, PBB Rp 277 juta, PPP Rp 137 juta, Partai Hanura Rp 106,9 juta, PKB Rp 100 juta, Partai Gerindra Rp 18 juta, dan PSI sebesar Rp 6.504.000.

Hanya saja, Farid mengaku tidak mengetahui pasti dana LPSDK terbanyak itu diberikan dari sumbangan kategori mana saja. "Dalam rekap format laporan LPSDK, kami hanya menerima jumlahnya," ungkapnya.

Sekretaris DPD PAN Karawang Dadan Suhendarsyah menyebutkan, hingga saat ini PAN belum menerima sumbangan kampanye dari luar, partai, ataupun 50 calon anggota legislatif dari partainya.

"Karena sejauh ini para caleg kita juga belum menerima bantuan dana dari mana pun. Mereka masih menggunakan dana pribadinya. Namun, kita masih yakin jika target kita akan tetap tercapai," kata Dadan.

Baca juga: Ini Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Parpol per Januari, Perindo Terbesar

Meski demikian, Dadan tidak menampik ke depan pihaknya akan mendapatkan bantuan alat peraga kampanye dari pihak luar.

"Mungkin akhir Januari, tetapi nanti kita akan laporkan juga. Sebab, bantuan tidak dalam bentuk uang, tapi berupa APK," katanya.