Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 89 WNA Ditolak Masuk Batam pada 2018

Kompas.com - 03/01/2019, 23:29 WIB
Hadi Maulana,
Khairina

Tim Redaksi

BATAM, KOMPAS.com - Sepanjang tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Batam, Kepulauan Riau telah menolak 89 Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Batam.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Lucky Agung Binarto kepada Kompas.com mengatakan, penolakan itu dilakukan atas beberapa alasan yang tidak bisa lagi ditoleransi.

Diantaranya, masuk dalam daftar cekal, masa berlaku paspor kurang dari 6 bulan, tidak memiliki visa bagi warga negara tertentu, dan menggunakan paspor palsu.

"Paling banyak WNA tidak memiliki visa bagi negara tertentu dan masa berlaku paspor kurang dari 6 bulan," kata Lucky, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Langgar Izin Tinggal, 8 WNA Nigeria Diamankan Petugas Imigrasi Bandung

Bahkan, dari jumlah itu, Lucky mengaku paling banyak WNA asal Vietnam yang jumlahnya mencapai 83 orang.

Namun,  jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu, angka ini mengalami penurunan.

"Pada 2017 ada 142 WNA yang ditolak, sementara 2018 berkurang menjadi 89 WNA," katanya.

Selain menolak WNA, Imigrasi juga melarang warga negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke luar negeri sebanyak 193 orang.

Alasan pelarangan karena masalah ketenagakerjaan, hal ini dilakukan setelah pihak kemigrasian melakukan pemeriksaan. 

"Penolakan tersebut karena terindikasi TKI non prosedural sehingga berpotensi menjadi korban TPPO," terang Lucky.

Kompas TV Perlu tanggung jawab besar untuk mengawal jalannya proses politik berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Tanggung jawab ini bukan hanya harus dipikul partai politik yang terlibat langsung dengan kontestasi kekuasaan, di level atas ada peran pemerintah dan tentunya lembaga penyelenggara pemilu dan seluruh masyarakat juga punya andil. Lantas, seperti apa langkah konkret untuk menciptakan ketahanan sosial dari segala gangguan dalam tahapan pemilu? KompasTV akan membahasnya bersama direktur eksekutif Netgrit Sigit Pamungkas, dan lewat sambungan satel sudah bergabung Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com