Pemkot Yogyakarta Cabut Moratorium Pembangunan Hotel Secara Terbatas

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2019 ini memutuskan mencabut moratorium izin pembangunan hotel baru.

Hanya saja, izin pembangunan diberikan secara terbatas khusus untuk hotel bintang lima dan empat serta guest house.

"Setelah diskusi panjang lebar dengan berbagai kelompok dan pemangku kepentingan, di tahun 2019 kami akan membuka (moratorium hotel) tetapi secara terbatas. Jadi terbatas hanya untuk hotel bintang lima, bintang empat dan guest house atau homestay,"  ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Rabu (2/1/2019).

Heroe menjelaskan, keputusan ini diambil mempertimbangkan pada kebutuhan penginapan bagi wisatawan baik saat ini mau pun di masa mendatang.

Baca juga: Tahun 2018, Ratusan Orang Terseret Ombak di Pantai Selatan Yogyakarta

Apalagi, saat ini sedang dibangun Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo yang nantinya akan ada penerbangan langsung dari luar negeri. 

Menurutnya berdasarkan data Pemerintah Kota Yogyakarta, tercatat ada 624 hotel di kota gudeg itu.

Hotel berbintang 5 ada 4, hotel berbintang 4 ada 14, hotel berbintang 3 ada 30, hotel berbintang 2 ada 19, dan hotel berbintang 1 ada 19. Sedangkan hotel melati 3 ada 29, melati 2 ada 43, melati 1 ada 314, dan losmen ada 152.

"Di libur Natal dan Tahun Baru kemarin semua hotel penuh. Bahkan saya dengan ajudan kemarin menemukan ada beberapa mobil harus menginap di SPBU. Artinya pada hari libur hotel-hotel sampai menolak tamu," jelasnya.

Pertimbangan guest house, lanjutnya, karena pemerintah kota ingin agar masyarakat Yogyakarta juga turut menikmati "kue" wisata. Sehingga, pariwisata mampu menjadi motor penggerak ekonomi Yogyakarta.

"Selama ini banyak masyarakat yang mempunyai potensi untuk bisa mengembangkan rumahnya. Nanti kami akan terbitkan standar pelayanan untuk guest house dan home stay," tegasnya

"Pertimbangan hotel bintang empat dan bintang ima itu, karena ada standarnya, perlu lahan yang luas. Sehingga secara otomatis mengurangi jumlah orang yang mau investasi di Yogyakarta," imbuhnya

Pertimbangan lainnya, hotel bintang 5 dan hotel bintang 4 ini berada di satu kawasan dan mempunyai jumlah kamar yang cukup banyak. Sehingga, bisa menampung wisatawan tanpa harus membangun banyak hotel.

"Dengan memaksimalkan bangunan yang tidak banyak tetapi ketersediaan kamar memenuhi. Sehingga kita bisa mengurangi jumlah bangunan hotel di Yogyakarta," tandasnya.

Disampaikannya, pihaknya juga menyiapkan batasan-batasan. Beberapa diantaranya, dalam IMB, sejak awal investor harus mencantumkan kategori hotel bintang yang akan dibangun.

Hotel yang baru juga harus menyiapkan lahan parkir yang cukup.

"Hotel-hotel yang baru ini wajib mengambil air dari PDAM. Tidak diperbolehkan sama sekali mengambil air selain dari PDAM," bebernya

Pemberian izin secara terbatas ini diatur dalam Perwal Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 dan berlaku hingga 31 Desember 2019.