Pengusaha Travel Haji dan Umroh Jatim Ancam Boikot karena Kebijakan Rekam Biometrik

SURABAYA, KOMPAS.com - Puluhan pengusaha travel haji dan umroh Jawa Timur mengancam akan memboikot pemberangkatan jamaah haji dan umroh dari Jawa Timur.

Ancaman tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan rekam biometrik yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi.

Mereka yang tergabung dalam Asosisiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh (Amphuri) Jawa Timur mengaku rugi karena kebijakan yang dianggap diberlakukan tiba-tiba itu.

"Kami punya lebih dari 70 anggota pengusaha travel akan boikot jika kebijakan rekam biometerik tetap dilakukan," kata Plt Ketua Amphuri Jawa Timur, Mochamad Sufyan Arif, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Wapres Kalla Minta Menag Pangkas Daftar Tunggu Haji

Akibat kebijakan tersebut, para pengusaha travel haji dan umroh mengaku mengalami kerugian akibat penjadwalan ulang atau reschedule keberangkatan.

"Bulan depan saja ada lebih dari 200 ribu jamaah yang di-reschedule," ujarnya.

Para travel agen, menurut Sufyan, harus mengeluarkan minimal USD 7 atau Rp 120 ribu per orang untuk sekali melakukan rekam biometrik. Biaya tersebut bisa membengkak jika ditambah transportasi menuju tempat perekaman.

Karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan meminta pemerintah Arab Saudi untuk mengkaji ulang kebijakan rekam biometrik.

"Kalau memang harus diterapkan, harus ada solusi teknis seperti menyatukan rekam biometrik di kantor imigrasi dengan Kedutaan Arab Saudi atau menyediakan tempat rekam biometrik di bandara keberangkatan," jelasnya.

Kebijakan rekam biometrik juga dianggap kurang tepat dengan kondisi geografis Indonesia. Lokasi perekaman yang hanya ada di kota besar dianggap menyulitkan para jamaah untuk menjangkaunya.

“Di Jawa Timur hanya ada di Surabaya dan Malang saja. Padahal di Jawa Timur ini banyak daerah terpencil dan kepulauan," pungkasnya.