Selama 2018, 12 Orang Meninggal Dunia akibat Konflik Sosial di Mimika

TIMIKA, KOMPAS.com- Kepolisian Resor Mimika, Papua mencatat 12 orang meninggal dunia selama tahun 2018 akibat konflik sosial.

Hal ini disampaikan Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto didampingi sejumlah perwira pada rilis akhir tahun 2018 di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Jalan Cenderawasih, Kota Timika, Sabtu (29/12/2018).

Dijelaskan Agung, konflik sosial yang terjadi di Distrik Kwamki Narama menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Konflik dipicu aksi penganiayaan terhadap Dedi Kiwak hingga meninggal dunia pada 12 November 2017 lalu di check point 28.

Akibat penganiayaan itu, dua kelompok di Kwamki Narama terlibat bentrok menggunakan senjata tradisional berupa busur panah hingga April 2018.

Selain 12 orang meninggal dunia, dalam bentrok tersebut juga melukai 12 orang dari kedua kelompok.

Baca juga: Mimika Kondusif, Tak Ada Perayaan HUT OPM

"Dalam bentrok antarkelompok itu mengakibatkan korban luka-luka maupun meninggal dunia," kata Agung.

Mencegah bentrok terus berlanjut, pihak kepolisian terus menerus melakukan razia senjata tajam, termasuk busur panah yang digunakan kedua kelompok untuk saling serang.

Hasilnya, polisi berhasil mengamankan 74 busur, 751 anak panah, dan 9 buah sajam.

"Langkah-langkah kepolisian untuk menekan dan mengantisipasi aksi bentrok antarkelompok tersebut adalah melaksanakan kegiatan razia sajam, panah terhadap kedua kelompok," ujar Agung.

Kedua kelompok berhasil didamaikan setelah pihak kepolisian berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Prosesi perdamaian pun dilakukan secara adat yaitu belah kayu pada 18 April 2018 dengan dipimpin langsung Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

"Kedua kelompok sudah berdamai pada 18 April lalu," kata dia.

Sementara itu, di tahun 2018 sebanyak 12 kasus penembakan juga terjadi di area kerja PT Freeport Indonesia. Akibatnya, 1 prajurit TNI gugur dan 3 orang sipil terluka.

Selain itu, kasus pemalangan sebanyak 13 kali yang dilatar belakangi masalah pendulangan karena para pendulang tidak dapat menjual hasil dulangan di toko emas, terkait PHK, laka lantas, dan pembayaran insentif guru honorer.

Sedangkan aksi unjuk rasa terjadi sebanyak 20 kali di tahun 2018. Seperti unjuk rasa masalah ijazah yang digunakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat mencalonkan diri kembali sebagai bupati, masalah pendulangan, masalah hak ulayat PT Freeport Indonesia, masalah insentif guru honorer, dan masalah beasiswa putra daerah yang menempuh pendidikan di luar Mimika.

"Semua itu kasus menonjol di tahun 2018," pungkas Agung.