Dedi Mulyadi: Pahami Bencana Harus dengan Nalar, Bukan Sentimen Ketidaksukaan

KOMPAS.com - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi prihatin dengan kebiasaan masyarakat, terutama warganet (netizen) yang mengaitkan bencana dengan sesuatu hal yang tak masuk akal, misalnya profesi atau kebiasaan seseorang.

Bahkan, kata Dedi, bencana tersebut juga kerap dipolitisasi di momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2018 ini.

Dedi mengatakan, pandangan tersebut bukannya membawa solusi, malam sebaliknya akan semakin memperburuk suasana.

“Peristiwa bencana tidak perlu dikaitkan dengan hal yang bisa menyakiti orang lain, terutama para korban. Gejala alam harus kita pahami dengan nalar, bukan dengan sentimen ketidaksukaan. Apalagi, kalau sudah menjurus ke pandangan politik. Itu enggak bagus,” kata Dedi kepada Kompas.com, Rabu (26/12/2018).

Menurut ketua Tim Kemenangan Daerah Jokowi-Ma'ruf Jawa Barat ini, tsunami Selat Sunda yang tak terprediksi itu diduga karena alat deteksi tsunami kurang berfungsi dengan baik.

Baca juga: Longsoran yang Sebabkan Tsunami Selat Sunda Seluas 64 Hektar

Hal itu karena kurang pemeliharaan. Kondisi tersebut tak terlepas dari tingkat keadaban masyarakat bahkan petugas dalam memelihara fasilitas deteksi dini bencana yang belum tercipta.

"Selain itu, banyak tangan jahil oknum yang merusak bahkan mencuri alat itu. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Kita harus menciptakan peradaban yang baik, ini berkaitan dengan nyawa manusia,” katanya.

Tawarkan solusi

Dedi menawarkan solusi penanggulangan bencana di masa depan, terutama untuk daerah pesisir. Menurut dia, kawasan pesisir tidak boleh dihuni oleh banyak bangunan. Seluruh kawasan tersebut harus terbuka.

“Pantai mah kan seharusnya tidak banyak bangunan, areanya harus diatur,” katanya.

Fasilitas publik penunjang pasca bencana pun harus segera dibuat. Menurut dia, harus ada balai khusus penanggulangan bencana.

Baca juga: Sempat Terjebak di Pulau saat Tsunami Selat Sunda, 25 Mahasiswa Undip Dipulangkan

Jarak balai ini diatur sedemikian rupa dari bibir pantai dan permukiman. Saat terjadi bencana, tidak lagi harus membangun tenda yang sanitasinya belum tentu terjamin.

“Balainya harus berfasilitas lengkap. Sehari-hari kan bisa digunakan untuk kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi utamanya saat terjadi bencana,” ujarnya.