Safari Politik, Johan Budi Jelaskan Modus Korupsi Baru

TRENGGALEK, KOMPAS.com - Juru bicara Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang kini maju sebagai calon legislatif DPR RI, Johan Budi, melakukan safari politik ke sejumlah wilayah di Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2018) kemarin.

Dalam safari politik ini, Johan Budi menghadiri serangkaian kegiatan bersama para tokoh warga maupun pegiatan antikorupsi.

Salah satunya kegiatan yang berlangsung di salah satu kedai kopi di Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek.

Johan Budi menghadiri kegiatan yang dihadiri sekitar 50 orang pegiat antikorupsi. Dalam penjelasannya, Johan Budi mengatakan bahwa selalu ada modus baru dalam melakukan praktik korupsi.

“Modus tindak pidana korupsi setiap tahun terus mengalami perkembangan. Saat ini yang kerap terjadi adalah kongkalikong antara lembaga eksekutif dengan legislatif,” jelas Johan Budi.

Baca juga: Satu Dapil dengan Johan Budi, Ibas Serahkan Suara pada Konstituen

Sebelumnya, modus operandi korupsi sebagian besar pada pengadaan barang dan jasa yang dananya digelembungkan (mark up). Saat ini, sebagian besar menggunakan modus baru, yaitu kerja sama antara kepala daerah dengan DPRD.

“Bukan berarti yang konvensional tidak ada, dan terkadang sekarang pun masih ada. Banyak modus baru yang berkembang, perselingkuhan antara DPRD dan kepala daerah. Seperti yang sudah banyak diberitakan. Banyak kepala daerah dan DPRD ditangkap KPK,” ujar Johan Budi.

Johan Budi juga menjelaskan, bentuk korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah bermacam-macam. Kebanyakan yang menjadi lumbung untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah pengesahan laporan pertanggung jawaban (LPJ) atau pengesahan suatu pekerjaan.

“Biasanya yang dilakukan oleh kepala daerah bersama anggota DPRD adalah ketika pengesahan laporan pertanggungjawaban (LPJ),” ucap Johan Budi.

Baca juga: Johan Budi Minta Pelarangan Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Selain membahas berbagai macam permasalahan korupsi, sejumlah peserta yang hadir juga memberi masukan serta mengajukan berbagai pertanyaan tentang pemerintahan di era Presiden Joko Widodo.