[FAKTA] Lembaga di Pangandaran Bernama BP3APK2BPMPD

fakta!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini benar.

KOMPAS.com — Baru-baru ini beredar foto yang menampilkan papan nama sebuah lembaga pemerintah daerah bernama BP3APK2BPMPD di Pangandaran, Jawa Barat.

Adapun BP3APK2BPMPD merupakan singkatan dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Unggahan mengenai plang foto lembaga itu beredar luas di media sosial Facebook.

Beberapa warganet pun mempertanyakan apakah lembaga di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Tengah, itu memang benar ada, karena namanya begitu panjang dan sulit diucapkan.

Narasi yang beredar:

Foto mengenai plang lembaga BP3APK2BPMPD ini sebenarnya sudah beredar sejak 2015 silam di media sosial Twitter dan Facebook.

Nama lembaga pemerintah daerah yang panjang dan sulit dibaca itu memang membuat warganet kebingungan.

Bahkan, ada juga warganet yang menganggap adanya papan nama ini malahan melahirkan ketidakjelasan.

"Terlalu banyak singkatan, jadi membingungkan pembaca," demikian salah satu komentar warganet.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengatakan bahwa lembaga BP3APK2BPMPD ini benar-benar ada.

"Dulu gabungan antara Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, terus BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)," ujar Dani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/12/2018).

Perlu diketahui, lembaga ini sebelumnya berkantor di Blok Bedeng Nomor 42 Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Dani mengungkapkan bahwa lembaga BP3APK2BPMPD ini mulai dibentuk sejak 2014. Akan tetapi, lembaga ini lalu dibagi menjadi dua lembaga kedinasan untuk memudahkan pembagian tugas.

"Pada akhir tahun 2016, itu kan lembaga dipecah menjadi dua. BPMPD digabung menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan sisanya seperti Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dijadikan satu Dinas KBP3A (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)," ujar Dani.

Selain itu, Kepala BP2APK2BPMPD Syaifullah pun saat ini telah berganti jabatan menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Pangandaran, Jawa Barat.

Meskipun telah terbagi menjadi dua lembaga, tugas yang mereka jalankan tetap sama, yakni melayani masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Selengkapnya baca: Lembaga BP3APK2BPMPD Viral di Medsos, Ini Faktanya...