Survei: Mayoritas Warga Jawa Barat Tidak Tahu Fungsi DPD RI

BANDUNG, KOMPAS.com - Mayoritas warga Jawa Barat ternyata tidak mengetahui tugas dan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Hal tersebut terungkap dalam rilis hasil survei bertajuk "Menakar Persepsi Warga Jawa Barat terhadap Lembaga DPD RI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Paciba Research Centre.

Survei dilakukan kepada 43.152 responden di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat sejak awal November hingga Desember 2018.

“Sebanyak 30 persen responden (12.946) orang mengetahui dan memahami fungsi DPD, sementara 70 persen (30.206) orang tidak paham dengan fungsi DPD,” kata Yandi Heryandi, ketua Yayasan Paciba Research Centre di Hotel Malaka, Rabu (12/12/2018).

Hasil survei tersebut sama dengan data pada pemilu 2014 yang menyebutkan bahwa warga Jawa Barat yang belum memutuskan memilih calon anggota DPD RI sebanyak 70 persen.

Sedangkan 30 persen memiliki pilihan dengan sebaran 4 besar, yakni Oni Suwarman (12%), Yusyus Kuswandana (9%), Mayjen Suharno (6%) dan Eni Sumarni (3%).

Baca juga: Keputusan KPU: OSO Bisa Jadi Calon Anggota DPD, tetapi Harus Keluar dari Hanura

Meski demikian, pada dasarnya mayoritas warga Jawa Barat sudah akrab dengan istilah DPD RI.

“Sebanyak 17 persen dari responden (7.336), orang belum mengetahui lembaga DPD, sedangkan 83 persen dari responden (35.816) mengetahui lembaga DPD,” sambung Yandi.

Menanggapi hasil survei tersebut, Praktisi Kehumasan Asep Kusnaedi yang pernah menjadi bagian dari KPU menjelasakan, 30 persen warga Jawa Barat yang memberikan suara pada pemilihan anggota DPD RI lebih mengedepankan faktor popularitas dan kedekatan emosional.

“Salah satu contohnya Oni Suwarman, dia dikenal sebagai tokoh budaya sunda, kreatif dan karya seninya. Selama ini masyarakat memilih anggota DPD hanya melihat sisi popularitas dan kedekatan emosional. Tapi substansi peran dan tugas DPD masyarakat masih belum tahu,” ujarnya.

Lebih lanjut Asep menjelaskan, minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan tugas DPD RI karena selama ini wilayah kerja DPD RI tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Peran DPD hai ini masih kurang maksimal terutama di Jawa Barat,” jelasnya.

Baca juga: Kalau Mau Tetap Mencalonkan DPD, OSO Harus Patuh Konstitusi

Asep mengimbau kepada calon-calon anggota DPD RI yang berkampanye agar sekaligus menyosialisasikan peran dan tugas DPD RI kepada konstituennya.

“Tugas DPD RI ini mendorong pemerintah terutama dari segi anggaran agar apa yang jadi aspirasi masyarakat bisa terfasilitasi. Contohnya banjir di Bandung. Ini bukan hanya urusan Kota Bandung saja, tapi lintas kabupaten kota. DPD RI ini ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kabupaten/kota,” tandasnya.