Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Pematangsiantar Diminta Berhenti oleh Beberapa Kalangan

Kompas.com - 10/12/2018, 19:18 WIB
Kontributor Pematangsiantar, Tigor Munthe,
Khairina

Tim Redaksi

PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com-Belum sepekan Pematangsiantar meraih penghargaan sebagai kota toleran nomor 3 di Indonesia sesuai hasil riset Setara Institute, muncul desakan agar Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor diberhentikan dari jabatannya.

Alasan pemberhentian itu karena Hefriansyah dinilai telah menciptakan dan memicu konflik suku agama ras dan golongan (SARA) di kota tersebut.

Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) Pematangsiantar bahkan sudah melayangkan surat desakan pemberhentian itu ke Presiden, Mendagri, Gubernur Sumut dan Ketua DPRD Pematangsiantar pada 9 Desember 2018.

Ketua KNPSI Jan Wiserdo Saragih mengatakan, sebelumnya Hefriansyah pernah diminta masyarakat etnis Simalungun untuk dimakzulkan karena dianggap telah menista etnis tersebut.

Hal itu ditindaklanjuti DPRD Pematangsiantar pada 25 Juni 2018 dengan membentuk panitia angket.

Dari kerja Panitia Angket DPRD Pematangsiantar, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Hefriansyah yakni pelanggaran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pelanggaran KUH Pidana yaitu Pasal 157 dan Pasal 310 Ayat (2) dan tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pada 25 Juli 2018 dalam kesimpulan dan uraian hasil panitia angket tersebut antara lain dinyatakan bahwa Hefriansyah pantas untuk dimakzulkan,” terang Jan Wiserdo di Pematangsiantar, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Incar Potensi KPR dan Pariwisata, BTN Buka Kantor Cabang Pematang Siantar

Lebih jauh, kata dia, pada 8 November 2018 Hefriansyah kembali melakukan pelecehan, penghinaan, dan pembohongan publik.

Saat memberikan cinderamata kepada pejabat PT PLN, Hefriansyah memberikan kain ulos dari daerah lain dan bukan Hiou Simalungun.

Kemudian, Hefriansyah dianggap telah menghina, melecehkan tokoh-tokoh etnis Simalungun, dan melakukan penipuan kepada publik karena memindahkan lokasi pembangunan tugu Raja Sang Naualuh dari Jalan Sang Naualuh ke Lapangan Merdeka, kemudian memindahkan lagi dari Lapangan Merdeka ke Lapangan Haji Adam Malik.

Padahal sebelumnya, pada 4 November 2018, telah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Kota Pematangsiantar, ahli waris Raja Sang Naualuh, Yayasan Sang Naualuh, Ihutan Bolon Damanik dan tokoh etnis Simalungun seperti Prof Dr Bungaran Saragih, Irjen Pol Wagner Damanik, dr Sarmedi Purba dan tokoh lainnya bahwa lokasi pembangunan tugu Sang Naualuh adalah di Lapangan Merdeka.

“Penetapan lokasi pembangunan tugu juga adalah hasil kajian dari Universitas Sumatera Utara. Namun pada 10 November 2018 , Hefriansyah selaku Walikota Pematangsiantar memindahkan lokasi pembangunan tugu Sang Naualuh dari Lapangan Merdeka ke Lapangan Haji Adam Malik dengan melakukan peletakan batu pertama dihadiri pejabat Muspida , Ketua MUI , tokoh adat dan tokoh etnis Simalungun,” terangnya.

Baca juga: Setelah Ada OTT KPK, Kepala KPP PMA 6 Dimutasi ke Pematang Siantar

Belakangan, ada kelompok masyarakat yang meminta agar lokasi pembangunan tugu dipindahkan dari Lapangan Haji Adam Malik.

Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diwakili Sekda Pematangsiantar, Budi Utari Siregar menyatakan proses pembangunan tugu Sang Nauluh dihentikan karena dikhawatirkan akan terjadi bencana sosial.

Berdasarkan kronologis dan fakta tersebut, menurut Jan Wiserdo, sesungguhnya bencana sosial yang dinyatakan oleh Sekda Budi Utari Siregar justru dipicu dan diciptakan oleh Hefriansyah.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com