Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Aksi PKL di Pamekasan, Bupati Kesal Ada Caleg Ikut Demo hingga PKL Boleh Jualan Lagi

Kompas.com - 06/12/2018, 14:27 WIB
Taufiqurrahman,
Caroline Damanik

Tim Redaksi

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan pedagang kaki lima (PKL) area Taman Arek Lancor Pamekasan, Jawa Timur, di kantor Bupati Pamekasan, Kamis (6/12/2018), diwarnai pengusiran oleh Bupati Pamekasan, Badrut Tamam.

Badrut terpaksa mengusir salah satu peserta aksi setelah diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan calon legislatif asal Partai Demokrat bernama Samhari.

Dia meminta kepada aparat kepolisian yang sedang mengamankan menjalankan aksi untuk mengusir Samhari karena dianggap sebagai provokator dalam aksi PKL.

"Tolong keluarkan orang itu. Itu caleg Demokrat jangan jadi provokator," pinta Badrut kepada polisi.

Namun permintaan Badrut tidak dihiraukan polisi. Samhari pun tetap bertahan di tengah-tengah massa pengunjuk rasa.

Samhari beralasan menjadi pendamping PKL dalam menjalankan aksinya karena prihatin dengan nasib PKL yang diusir dan dilarang berjualan.

Aksi kali ini digelar karena para pedagang diusir oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP) dari area monumen Arek Lancor. Akibatnya, mereka tidak bisa berjualan selama empat hari.

Padahal, berjualan di area Arek Lancor sudah dijalani mereka sejak tahun 2013 dan tidak pernah ada aparat yang mengusirnya.

"Saya heran, ketika sudah bupati baru, kami semua diusir dan dilarang berjualan. Kami sangat menderita jika dilarang berjualan. Katanya bupati kita pro-rakyat, sampai malam-malam datang ke PKL minta dukungan waktu mau mencalonkan diri," ungkap Mahmud, salah satu PKL.

Mahmud menambahkan, jika memang area monumen Arek Lancor dilarang untuk berjualan, mengapa baru diberlakukan saat ini. Padahal dari dulu tidak pernah ada larangan. Jika PKL dilarang berjualan, seharusnya pemerintah menyediakan lahan baru untuk relokasi.

"Kalau kami diusir, sediakan dulu tempat untuk relokasi. Kalau ditertibkan tanpa ada solusi, itu namanya kezaliman yang terstruktur karena menggunakan perangkat pemerintah," imbuhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Badrut berjanji akan membuat tempat berjualan di sejumlah lokasi di Pamekasan yang dilengkapi dengan taman baca.

Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kajian yang serius dari beberapa pihak karena rencana tersebut tidak langsung jadi tanpa perencanaan yang matang.

"Doakan saya dan para PKL jangan buruk sangka ke saya agar saya bisa bekerja dengan baik untuk Pamekasan," kata Badrut.

Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu teriak-teriak di jalan menggunakan pengeras suara dengan berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi.

Pasalnya, dia akan meluncurkan program pengaduan secara online atau perwakilan warga bisa bertemu langsung dengannya di rumah dinas.

Politisi PKB ini akhirnya memutuskan, sampai ada relokasi yang nyaman untuk PKL, kegiatan PKL di area monumen Arek Lancor bisa terus berjalan. Keputusan ini disambut gembira para PKL. Aksi pun kemudian berakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com