Bawaslu Temukan Banyak Caleg Tak Paham STTP Sebelum Kampanye

MAGELANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menemukan masih banyak calon legislatif (caleg) pada Pileg 2019 yang belum memahami beberapa ketentuan kampanye, salah satunya mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh mengatakan, STTP merupakan bukti mereka telah mengurus surat pemberitahuan kegiatan (SPK) kepada KPU, Bawaslu dan Polres.

"Yang kami temukan banyak caleg yang belum tahu STTP, padahal itu wajib. Jika tidak ada maka kegiatan mereka bisa dibudarkan Bawaslu bersama Polres," kata Habib, di Magelang, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Terselubung Jokowi

Menurutnya, para caleg yang dimaksud tidak hanya caleg DPRD Magelang tapi juga caleg DPR RI yang bertandang ke daerah.

Mereka yang tidak memiliki STTP maka diperingatkan untuk tidak melakukan kampanye seperti berorasi, membagikan stiker, dan alat peraga kampanye lainnya.

"Ada banyak caleg DPR RI yang datang ke Magelang, mereka tidak punya STTP, maka kami peringatkan untuk tidak kampanye, hanya pertemuan biasa, tidak boleh ajak-ajak," katanya.

Ia mengingatkan untuk semua caleg di tingkat manapun untuk menaati ketentuan tersebut, karena merupakan sesuatu yang sederhana namun penting.

Bawaslu juga menyoroti APK yang belum dipasang sesui dengan ketentuan, bahkan ada yang dipasang di sekeliling rumah seorang petugas Bawaslu di wilayahnya.

"Tapi itu kami sikapi dengan sebagai dinamika politik, dan APK tersebut sudah ditertibkan, karena di pasang di lokasi lahan warga," ujarnya.

Habib menyebut, dinamika politik pada Pileg dan Pilpres 2019 memang berbeda dengan Pemilu 2014. Karena Pemilu saat ini, indikasnya justru partai politik (parpol) banyak yang panik sehingga mengambil jalan pintas dengan melakukan jual beli juara (money politic).

"Money politic masih dianggap jurus paling efektif meraup suara. Pada H-1 coblosan, money politic biasanya akan marak, karena itu kita perlu waspada praktik-praktik untuk mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas," ujar Habib.

Salah satu caranya dengan membentuk gerakan pengawas partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, antara lain Karang Taruna, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, wartawan, pegiat media sosial, aktivias perempuan, kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya.