Bupati Morotai: PNS yang Demo Adalah Pegawai "Nonjob" karena Malas

MOROTAI, KOMPAS.com - Bupati Morotai Beny Laos menyatakan, aparatur sipil negara yang berunjuk rasa menuntut dirinya adalah pegawai yang malas.

Hal itu disampaikan Laos saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp terkait aksi unjuk rasa ratusan ASN dan warga, Senin (19/11/2018).

Beny menyebutkan bahwa ASN yang ribut dan berunjuk rasa adalah mereka yang kena nonjob dan hukuman karena malas.

“Saya kerja sesuai aturan dan buang kebiasaan lama,” kata Bupati Beny.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati dan DPRD Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Senin.

Pengunjuk rasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Morotai dan masyarakat.

Dalam aksi itu, massa membawa spanduk bertuliskan "Bupati Morotai Segera Turun dari Jabatan".

Baca juga: Ratusan PNS Unjuk Rasa Desak Bupati Morotai Mundur dari Jabatan

Spanduk lainnya bertuliskan "Meminta KPK dan Kepolisian RI Jemput Paksa Bupati Morotai".

Dalam aksinya, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia mengusut dan menangkap Bupati Morotai Beni Laos dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi dalam proyek jalan lingkar halmahera dan jalan lingkar selatan.

Mereka juga meminta Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo memberikan teguran keras hingga sanksi kepada bupati morotai atas peIanggaran terhadap aturan ASN.

Ongky, salah satu ASN dalam orasinya menyebutkan bahwa pemecatan dan mutasi ASN tidaklah mudah, karena hal itu seharusnya dilakukan melalui pentahapan.

“Apabila bupati melakukan pemberhentian jabatan tanpa melalui prosedur yang benar maka kita akan bertemu di pengadilan," katanya.

Senada disampaikan ASN lainnya. Menurut Supriyadi, selama ini ASN di Morotai tertindas dengan beberapa kebijakan yang diambil Bupati Morotai Beny Laos.

“Untuk itu saya mengimbau seluruh ASN, jangan takut dengan bupati, mari bersatu kita lawan bupati yang bertindak semena – mena,” kata Supri.

Yakmil, ASN lainnya menambahkan, sejak Bupati Beny Laos dilantik berbagai persoalan silih berganti di Morotai, masyarakat juga resah dengan kebijakan Bupati Morotai. Padahal APBD Pemkab Morotai Tahun Anggaran 2018 Rp. 700 miliar lebih, namun masyarakat tidak sejahtera.

PNS katanya dijadikan budak bupati, dan kerja mereka tidak pernah dihargai oleh bupati.

“Belum lagi pendapatan perkapita masyarakat morotai berada di urutan 9 di Provinsi Maluku utara. Kesejahteraan di Pulau Morotai hanya dirasakan oleh kroni-kroni penguasa,” kata Yakmil.

Baca juga: Seorang Nelayan Asal Morotai Selamat Setelah Berenang Sejauh 20 Km

Sementara Taufik Sibua, selaku tokoh pemuda menyebutkan bahwa birokrasi paling bobrok di Indonesia adalah di Morotai, karena itu ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat bersatu melawan bupati.