Jusuf Kalla: Keadilan Kunci Utama Selesaikan Konflik

SOLO, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan, keadilan merupakan kunci utama dalam menyelesaikan konflik.

Dia menyebut, konflik yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Aceh, Poso, Ambon, Kalimantan, Papua, Jawa, dan lainnya, semua karena ketidakadilan. Konflik-konflik itu bisa diselesaikan dengan keadilan.

"Maka itulah inti untuk memberikan keadilan adalah upaya harus kita laksanakan. Apakah keadilan di bidang ekonomi, sosial, politik, semua yang menyebabkan konflik itu terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara karena ketidakadilan itu," ungkap Kalla, dalam puncak Milad ke-106 Muhammadiyah, di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Minggu (18/11/2018) malam.

Baca juga: Jusuf Kalla Mendapat Penghargaan Muhammadiyah Award

Keadilan, lanjut dia, masuk dalam sila kelima Pancasila. Keadilan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sama pentingnya dengan sila-sila yang lainnya.

"Maka upaya kita memajukan bangsa ini baik dari sisi perkembangan ekonomi, politik dan sosial, adalah upaya untuk memberikan kebaikan secara keseluruhan," kata Kalla.

Diungkapkannya, 30 persen negara Islam di dunia saat ini penuh dengan konflik akibat dari ketidakadilan.

Seperti Irak, Syria, Libya, Afganistan, Pakistan, dan negara lainnya. Konflik tersebut masih terus terjadi dan belum terselesaikan.

"Marilah kita mengejar pertumbuhan keadilan ini dan sekaligus meningkatkan harkat bangsa dengan mengejar di samping upaya memperbaiki pendidikan kita, kemampuan kita, dan teknologi kita. Kita yakin Muhammadiyah dapat mewujudkan semuanya itu," ujar dia.

Baca juga: Saat Jusuf Kalla Membandingkan Teknologi Informasi di Eranya dan Kini

Puncak Milad ke-106 Muhammadiyah dihadiri ribuan peserta dan tamu undangan. Hadir pula Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta istri.

Kemudian, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Wamenlu Achmad Fachir dan para pimpinan Muhammadiyah tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.