Lakukan Interupsi, Aktivis Walhi Diusir dari Acara Mursrenbang Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat diwarnai aksi interupsi oleh Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan.

Kegiatan yang dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah pejabat tinggi lainnya itu digelar di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Selasa (13/11/2018).

Dadan melakukan interupsi saat acara masih mendengarkan paparan dari pejabat pemerintah pusat.

"Interupsi, interupsi pembawa acara," pekik Dadan sambil mengangkat secarik kertas.

Teriakan Dadan sontak menarik perhatian ratusan peserta yang hadir. Tak berselang lama, Dadan langsung diseret ke luar ruangan oleh petugas pengamanan tanpa sempat menyampaikan aspirasinya. Di luar ruangan, Dadan lalu digiring ke luar hotel.

Baca juga: Lusa, Ridwan Kamil Luncurkan Program Layad Rawat di Kota Cirebon

Kepada wartawan, Dadan mengatakan acara Musrenbang cacat substansi. Ia menilai, rapat itu tak mewakili aspirasi masyarakat.

"Pelaksanaan Musrenbang RPJMD telah kehilangan esensi, nilai dan prinsip musyawarah. Gubernur tidak memberikan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi aktif menyampaikan gagasan dan usulan program," ucap Dadan lewat siaran persnya.

Dia menambahkan, Musrenbang kali ini hanya bersifat mendengar arahan pemerintah pusat tanpa memberi ruang dialog bersama masyarakat.

"Musrenbang RPJMD hanya seremonial, tidak membahas dokumen rancangan awal RPJMD Jabar lima tahun ke depan. Secara lebih detail hanya berisi pemaparan arahan-arahan pemerintah pusat, tidak membuka ruang dialog sehingga Musrenbang RPJMD 2018 dinyatakan cacat substansi," tuturnya.

Menanggapi hal Itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku tak tahu soal insiden tersebut. Meski begitu, ia berpendapat setiap aspirasi bisa disampaikan lewat cara yang baik. Ia pun menampik Murenbang kali ini tak mengakomodasi aspirasi masyarakat.

"Gak tahu ada apa, ya tinggal diterima saja. Dengerin ya, 700 program yang saya laporkan di panggung adalah aspirasi warga. Bukan programnya Pak Ridwan Kamil. Sebanyak 500 keterwakilan, ada 10 profesor, doktor, master, semua ditampung. Jadi tidak ada istilah tidak terwakili. Ini hanya masalah cara. Cara kan harus diatur, tidak bisa sesuka kita," tutur Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui usai acara.

Ia pun menjelaskan, agenda Musrenbang kali ini adalah mendengarkan pemaparan dari pemerintah pusat. Adapun masukan masyarakat masih bisa ditampung lantaran Musrenbang masih dalam tahap pembahasan di DPRD.

"Nah, forum di sini adalah forum pemaparan dari nasional. Jadi kalau masih ada yang kurang-kurang tinggal saya terima, saya masukan, saya bahas. Jadi gak ada masalah. Masukan dari Walhi gak ada masalah, Walhi kan stakeholder juga. Tidak harus dengan cara-cara seperti itu saya kira," papar Emil.

Baca juga: Cegah Korupsi, Ridwan Kamil Minta Daerah di Jabar Terapkan Perizinan Daring

"Jadi saya sampaikan mau Walhi, mau siapa, masih ada kesempatan, karena RPJMD ini lagi dibahas di dewan, jadi tinggal dimasukkan saja. Formatnya bisa bertemu gubernur langsung, bisa menghadap dewan, saya kira hanya masalah cara," jelasnya.