5 Fakta Kenaikan UMP 2019, Ditolak Serikat Pekerja di Jabar hingga Baru 26 Gubernur yang Lapor

Kompas.com - 02/11/2018, 19:20 WIB

Michael Hangga Wismabrata,

Khairina

Tim Redaksi

Michael Hangga Wismabrata

Penulis

Khairina

Editor

Lihat Foto

Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing.(MAULANA MAHARDHIKA)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memimpin rapat penanganan Sungai Citarum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (1/11/2018).

Dalam acara Forum Group Discussion (FGD) tentang urgensi pembangunan jalan Tol Bawen-Yogyakarta di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Selasa (30/10/2018). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepemilikan saham tol Bawen-Yogyakarta diberikan ke Bumdes

Menaker Hanif Dhakiri di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (28/10/2018).

KOMPAS.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) telah ditetapkan di sejumlah provinsi pada hari Kamis (1/11/2018).

Namun, baru 26 gubernur yang baru melaporkan sudah mengesahkan kenaikan UMP di wilayah mereka.

Sementara itu, kenaikan UMP di Jawa Barat mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat.

Berikut fakta yang terungkap dari penetapan UMP di sejumlah daerah.

1. UMP Jabar tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372

Dokumentasi Humas Pemprov Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memimpin rapat penanganan Sungai Citarum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (1/11/2018).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi mengumumkan UMP Jabar tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372.

Angka tersebut naik sebesar 8,03 persen dari sebelumnya sebesar Rp 1.544.360.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2019.

Hal itu dikatakan Ridwan dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (1/11/2018).

"Berita hari ini dua, satu diumumkan UMP Jabar Rp 1 juta sekian, kenaikan 8,03 persen," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Emil juga memutuskan untuk mencabut Peraturan Gubernur Jabar No 54/2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kenaikan UMP di Jabar ditolak serikat pekerja

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372.

Alasannya, Jabar tidak membutuhkan UMP karena memiliki upah minimum kota (UMK) di 27 kabupaten/kota yang akan ditetapkan pada tanggal 21 November 2018 nanti.

"Yang disebut upah minimum berlaku itu upah minimum kabupaten/kota bukan UMP, maka ketika gubernur menetapkan UMP yang menjadi pertanyaan UMP ini buat siapa? Buat perusahaan mana? Beda dengan DKI, UMP karena memang tidak memiliki UMK, jadi berlaku di Jakarta itu adalah UMP, sedang di Jabar yang berlaku UMK kabupaten/kota di 27 kabupaten/kota yang akan ditetapkan pada tgl 21 November nanti," kata Roy Jinto, Ketua KSPSI.