Jokowi: Jangan Apa-apa Dikaitkan dengan Politik, Ini Murni Urusan Ekonomi

BANGKALAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, pembebasan tarif tol Surabaya-Madura (Suramadu) merupakan perjalanan yang panjang.

Usulan dan masukan agar Jembatan Suramadu gratis sudah ada pada awal 2015 silam.

Hasil hitung-hitungan saat itu, Jokowi memutuskan untuk menggratiskan sepeda motor. Tetapi, keputusan itu baru diatur pada 2016.

Sementara itu, pada 2016, menurut Jokowi, ada usulan serupa agar tarif Jembatan Suramadu dipangkas lebih murah karena biaya tol Suramadu saat itu dinilai terlalu membebani rakyat.

Sehingga, pada 2016, Jokowi memutuskan untuk memotong 50 persen biaya tarif tol Suramadu.

Baca juga: Gratiskan Suramadu, Jokowi Mengaku Banyak Dapat Saran Tokoh Masyarakat

Namun, Jokowi berpandangan, dampak penurunan tarif 50 persen belum terlihat dan belum memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Madura.

Dengan berbagai pertimbangan itu, Jokowi memutuskan untuk membebaskan biaya tol Suramadu. Saat ini, Jembatan Suramadu adalah jalan non tol dan digratiskan.

Jokowi menegaskan, keputusan yang diambil dengan menggratiskan Jembatan Suramadu jangan dikait-kaitkan dengan politik.

"Ini kan perjalanannya sudah saya sampaikan, sejak 2015 itu gratiskan sepeda motor, 2016 itu sudah dipotong 50 persen tapi belum ada dampak," kata Jokowi, Sabtu (27/10/2018).

"Kalau ini urusan politik ya nanti saya gratiskan bulan Maret, tahun depan," kelakarnya.

Menurut Jokowi, keputusan itu diambil murni urusan ekonomi dan tidak ada kaitannya dengan politik. Sebab, pemerintah ingin mendorong supaya Madura bisa maju dan berkembang.

"Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik lah, ini urusan ekonomi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan keadilan," imbuh Jokowi.