Ridwan Kamil dan Kajati Jabar Luncurkan Program "Jaksa Sahabat Guru"

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meluncurkan program 'Jaksa Sahabat Guru' di Kantor Kejati Jabar, Jalan LRE. Martadinata, Bandung, Selasa (23/10/2018).

Jaksa Sahabat Guru merupakan program pendampingan hukum bagi Dinas Pendidikan dan sekolah dalam urusan tata kelola anggaran dengan tujuan tenaga pengajar tak terlibat dalam perkara hukum.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik program tersebut. Menurut dia, hadirnya jaksa dalam tata kelola anggaran pendidikan membuat tenaga pengajar di Dinas Pendidikan atau sekolah lebih tenang.

"Sekarang inisiatif baru datang dari Kajati untuk melakukan pendampingan di dunia pendidikan. Sehingga pembangunan di Jabar ini akan lebih terjamin, dan problem yang sering muncul di ujung juga akan berkurang karena kita melakukan preventif dengan pendampingan di awal. Tidak hanya dana dari pusat yang dikawal tapi dana dari masyarakat," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Baca juga: 5 BERITA POPULER NUSANTARA: Kisah Kiper Eman hingga Pernyataan Ridwan Kamil tentang Meikarta

Emil pun mengarahkan agar dinas terkait selalu berkonsuktasi dalam mengelola rencana kerja anggaran sekolah (RKAS).

"Arahan saya RKAS harus juga disetujui tim kejaksaan. Dengan begitu semuanya aman dan kita fokus mendidik anak-anak kita," ungkapnya.

Guru terjerat perkara hukum

Sementara itu, Kajati Jabar Raja Nafrizal mengatakan inisiatif itu tercetus lantaran ia kerap menerima informasi banyaknya tenaga pengajar yang terjerat perkara hukum.

"Saya melihat ke belakang merasa prihatin karena ada kawan-kawan kita di daerah seperti guru yang jadi pesakitan, kenapa kita hanya mengawal proyek fisik? Padahal guru ini kita semua nikmati jasanya. Kenapa enggak kita bantu para pahlawan tanpa tanda jasa ini? Maka kawan di Kejaksaan kompak, ayo kita kawal guru dalam mengelola dana BOS dan bermacam anggaran lah," tuturnya.

Baca juga: Korupsi Dana BOS, Mantan Kepala Sekolah Ini Ditahan

Raja mengatakan, kerja sama serupa juga akan dilaksanakan di tingkat II antara Kejaksaan Negeri (KEjari) dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jabar.

"Mudah-mudahan pendidikan di Jabar nomor satu dan zero korupsi. Sebetulnya saya mempertaruhkan nama Kejati karena kalau ada guru bermasalah di Jabar kita kan malu, kita sahabatnya, berarti tak berhasil membina sahabat. Itu yang saya catat," jelasnya.