Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, KPK Bentuk 9 Korwil untuk 34 Provinsi

Kompas.com - 17/10/2018, 17:20 WIB
Labib Zamani,
Farid Assifa

Tim Redaksi

KLATEN, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk sembilan koordinator wilayah (Korwil) untuk 34 provinsi di Indonesia.

Pembentukan koordinator wilayah tersebut karena maraknya kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"Misalnya, wilayah Sumatera satu koordinator wilayah. Mereka mendatakan seluruh informasi wilayah koordinasi mereka. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah kita cukup menanyakan kepada kepalanya/koordinator itu. Ini yang sedang kita usahakan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (17/10/2018).

Pembentukan koordinator wilayah ini diharapkan ke depan tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"Nanti pada saat personelnya sudah cukup di KPK, maka masing-masing provinsi nanti sudah ada koordinatornya," jelas dia.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Kantor Dinas Perizinan

Basaria mengatakan, koordinator wilayah KPK dibentuk tidak dalam bentuk kantor. Mereka hanya bertugas mengumpulkan data atau informasi di wilayahnya garapannya. Setelah itu, data tersebut dibawa ke Jakarta.

"Mereka datang ke wilayah yang telah kita tentukan untuk mengumpulkan data-data di sana. Setelah semuanya terkumpul mereka kemudian kembali. Kita takut suatu saat kalau terlalu lama di daerah mereka akan terkontaminasi dengan para pimpinan (kepala daerah) setempat," ujar dia.

Basaria juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2018, ada sekitar 25 kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"Kepala daerah yang terjerat korupsi cukup banyak. Tahun ini saja sudah ada 25 kepala daerah yang terjaring KPK," kata Basaria.

Pensiunan polisi wanita dengan pangkat inspektur jenderal itu menjelaskan, sebagian besar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mengambil jalan pintas untuk mengembalikan biaya kampanye.

Baca juga: Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

Pasalnya, hasil dari kajian tim litbang KPK, sebagian besar kepala daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kegiatan kampanye, membayar saksi dan lain-lain.

"Hampir semua kepala daerah memerlukan biaya yang banyak. Biaya untuk kampanye, saksi dan yang lainnya. Seperti lingkaran setan, mau tidak mau dia (kepala daerah) harus mengembalikan biaya itu," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com