KOMPAS.com - Pidato Presiden Indonesia Joko Widodo saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, mendapat pujian banyak pihak.
Namun tidak demikian bagi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Menurutnya, perumpamaan "Games of Throne" untuk menggambarkan perang dagang yang tengah terjadi saat iin, hanyalah fiksi belaka.
Pernyataan Fahri tersebut menjadi paling banyak dibaca di Kompas.com pada hari Minggu (14/10/2018).
Inilah 5 berita populer nusantara secara lengkap yang harus Anda tahu.
Fahri berpendapat, Presiden Jokowi seharusnya berbicara tentang sejarah perjuangan Indonesia daripada kisah fiksi Game of Throne atau film Avenger di hadapan para tokoh dunia di Bali, beberapa waktu lalu.
"Pemimpin tidak suka lagi berbicara sejarah, pemimpin kita bicara fiksi, Thanos, Avengers lah, Game of Thrones, seolah-olah mengajak kita memikirkan suatu yang dangkal ke kaum milenial, sejarah dilupakan, Sriwijaya dilupakan, Majapahit dilupakan," kata Fahri saat acara "ngopi bareng" Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/10/2018).
Fahri menyarankan, lebih baik pemerintah menyampaikan tentang perjuanan para tokoh saat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
Pernyataan mantan politisi PKS tersebut menjadi trending.
Baca berita selengkapnya: Fahri Hamzah: Presiden Bicara Thanos, Avengers, Game of Thrones, Sejarah Dilupakan
Masih tentang Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Baru-baru ini, Fahri mengatakan, rakyat boleh "menyerang" lembaga kepresidenan dengan berbagai macam kritik yang pedas.
“Boleh menyerang lembaga Kepresidenan, atau sebut kabinet bohong, sebab mereka punya power. Yang tidak boleh itu menyerang DPR dan lembaga pengadilan seperti hakim karena mereka lemah tidak ada kekuasaan,” kata Fahri ketika menghadiri acara “ngopi bareng" Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/10/2018).
Bagaimana alasan lengkap pernyataan Fahri tersebut?
Baca berita selengkapnya: Fahri Hamzah: Rakyat Boleh Menyerang Lembaga Kepresidenan, tapi Tak Boleh Menyerang DPR
Ahli Geologi dari Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim (PSKBPI) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Amien Widodo, mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan penilaian kualitas bangunan dan sifat fisik tanah di kawasan Surabaya.
Setelah itu, dibuat zonasi kawasan berisiko bencana. Usulan itu berkaitan dengan potensi gempa bumi yang bisa terjadi karena ada dua sesar aktif di Surabaya dan Waru.