Fahri Hamzah: Rakyat Boleh Menyerang Lembaga Kepresidenan, tapi Tak Boleh Menyerang DPR

PALEMBANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, rakyat boleh "menyerang" lembaga kepresidenan dengan berbagai macam kritik yang pedas. Sebab, kata dia, lembaga kepresidenan memiliki kekuasaan.

Bagi Fahri, justru rakyat tidak boleh menyerang DPR lantaran dianggapnya tidak memiliki kekuasaan.

“Boleh menyerang lembaga Kepresidenan, atau sebut kabinet bohong, sebab mereka punya power. Yang tidak boleh itu menyerang DPR dan lembaga pengadilan seperti hakim karena mereka lemah tidak ada kekuasaan,” kata Fahri ketika menghadiri acara “ngopi bareng" Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/10/2018).

Baca juga: Fahri Hamzah: Presiden Bicara Thanos, Avengers, Game of Thrones, Sejarah Dilupakan

Hal itu disampaikan Fahri menjawab pertanyaan perserta diskusi dari ketua kelompok Emak-Emak Sumatera Selatan.

Ibu tersebut mengaku, dirinya sering diserang ketika hendak menyampaikan kebenaran.

“Jadi bu, boleh mengkritik lembaga Kepresidenan. Polisi juga sekarang baik-baik, kalau ditangkap malamnya dikasih nasi goreng,” kelakar Fahri.

Baca juga: Fahri Hamzah Kritik Aturan Pemberian Imbalan bagi Pelapor Kasus Korupsi

Fahri melanjutkan, jika Presiden ingin menyampaikan klarifikasi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, bisa menggunakan panggung kekuasaan, baik itu melalui media televisi ataupun pidato terbuka.

“Tidak boleh pemerintah itu dikritik sedikit ditangkap. Kalau pemerintah menghendaki klarifikasi dia punya semua hal, panggungnya Presiden itu punya kemampuan mem-bully, semua mendengar," ujar Fahri.

"Jadi dia ingin mengklarifikasi pakai panggungmu, jangan pakai kekuasaan, jangan takut pakai diskusi seperti ini tidak ada yang terluka,” tambah politisi yang dipecat PKS itu.

Seorang presiden, kata Fahri, memang digaji oleh rakyat untuk mendengarkan kritik pedas dari masyarakat. Sehingga harus kuat jika mendapatkan kritik keras.

“Kalau nggak ada seperti ini, Anda digaji untuk mendengar yang pedes-pedes, begitu cara kerjanya demokrasi, banyak yang belum paham. Emak-emak yang berjuang perlu semacam keberanian, dulu Bung Karno ngga ada TV atau Radio, ketika mau berpidato,” kata dia.