Capres dan Caleg Dilarang Kampanye di Kampus, Rektor Jangan Berpolitik

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir menegaskan bahwa kampanye dilarang dilakukan di lingkungan kampus.

"Kampanye untuk calon legislatif maupun calon presiden tidak boleh di kampus. Kampus tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye," ujar Nasir usai peresmian industri-katalis di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Kamis (11/10/2018).

Nasir menjelaskan, kampus merupakan tempat untuk menciptakan akademik yang lebih baik dan tidak boleh tercerai-berai.

Baca juga: Isu SARA hingga KDRT Warnai Pemilihan Rektor Unpad, Ini Kata Menristek Dikti

Dia juga mengingatkan rektor untuk tidak berpolitik meskipun secara pribadi tetap memiliki hak politik.

"Tetapi jangan gunakan jabatan rektor untuk berpolitik," tegasnya.

Menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan calon presiden ke kampus, Nasir mengatakan bahwa selaku Presiden, Jokowi bebas ke mana saja untuk menjalankan tugasnya.

Baca juga: Kampanye Anti-hoaks dengan Cover Lagu Via Vallen, Polres Karawang Raih Penghargaan

Kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan calon presiden dan wakil presiden dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilihan mendatang adalah pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.