Wagub Uu Ruzhanul Ulum Evaluasi BUMD di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, menyiapkan sejumlah langkah penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini menjadi kewenangan dirinya.

Uu menjelaskan, langkah yang disusun untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme BUMD milik Pemprov Jabar. Upaya ini bertujuan agar BUMD perbankan baik non perbankan bisa menggenjot performa.

“Tujuannya bisa meningkatkan PAD melalui inovasi dan kolaborasi berbagai stakeholder,” kata Uu dalam rilisnya, Selasa (9/10/2018).

Langkah strategi pertama yang dilakukan pihaknya adalah evaluasi. Dalam proses ini, bisa dibentuk Tim Penataan BUMD yang diisi kalangan professional dan non partisan.

“Mereka yang masuk tim ini harus bebas dari kepentingan baik kelompok maupun perorangan,” ungkap Uu.

Baca juga: Fokus Benahi Internal, Ridwan Kamil Serahkan Pengelolaan Bank BJB ke Uu

Tim ini nantinya akan pengumpulan data, mengevaluasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun terakhir.

Uu memastikan, kinerja tim hanya dibatasi rekomendasi pada pihaknya dalam pengemasan informasi dan aspek hukum hasil telaahan tim.

Langkah kedua, penyusunan rencana bisnis dan recovery. Uu memastikan, langkah ini akan diserahkan pada konsultan bisnis dan tim pakar investasi yang memiliki kapabilitas.

“Ini sebagai bahan untuk penyertaan modal Pemprov, melihat prospek usaha dan melihat efektifitas dan langkah bisnis ke depan,” beber dia.

Jika langkah teknis ini sudah dihasilkan, BUMD akan diminta menerapkan ini sesuai target yang dibebankan. Langkah-langkah ini akan dimonitoring agar berjalan baik sesuai rencana.

“Langkah-langkah ini akan saya terapkan di bank bjb juga BUMD milik Pemprov yang lain. Ini langkah strategis semata-mata untuk kemajuan BUMD di mana hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Uu.

Baca juga: Masuk Gedung Sate, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum Diarak

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) sendiri mengamini penyerahan pengawasan BUMD ke Uu.

Emil mengatakan, tahun ini dirinya akan fokus membenahi organisasi perangkat daerah (OPD). "Setahun ini saya titip ke Pak Wagub dulu," katanya.

Menurutnya secara tugas dan pokok serta fungsinya pendelegasian kewenangan soal mengurusi BUMD bukan sesuatu yang salah. "Kan tugasnya wakil gubernur adalah mengisi tupoksi gubernur, yang gubernur mungkin sibuk," katanya.

Selama menjalani tugas tersebut, Uu berwenang mengelola BUMD dari semua aspek.

"Untuk mengawal semua urusan, dimulai dengan mengevaluasi semua performa. Semuanya. Semuanya akan dicek. Diaudit dulu lah," ungkapnya.