Setelah Tampar Siswa Inklusi, Kepala SMK Didemo karena Pungli

SURABAYA, KOMPAS.com - Ratusan siswa SMKN 1 Surabaya berunjuk rasa di halaman sekolah. Para siswa berjalan di depan sekolah dan berteriak "Bahrun out!, Bahrun out".

Selain itu, sejumlah siswa juga terlihat membawa poster bertulisan "kami siswa bukan ATM" dan "kembalikan uang kami".

Para siswa tersebut berunjuk rasa karena kecewa dengan aturan dan kebijakan yang diterapkan kepala sekolah.

Kasus penamparan siswa berkebutuhan khusus (inklusi) oleh Kepala SMKN 1 Surabaya Bahrun, yang terjadi sehari sebelumnya, Rabu (26/9/2018), menjadi pemicu ratusan siswa memiliki keberanian menggelar demonstrasi di dalam sekolah.

Baca juga: Kepala SMK yang Tampar Siswa Inklusi Meminta Maaf

Para siswa menilai, kebijakan Bahrun tidak tepat. Bahrun menarik uang parkir kendaraan bermotor sebesar Rp 600.000 setiap bulannya.

Namun dalam realisasinya, penarikan uang tersebut tidak jelas digunakan untuk apa. Sebab, siswa tidak pernah merasa mendapat fasilitas dari sekolah.

Selain itu, siswa juga memprotes larangan membawa suporter saat tim basket di sekolahnya bertandang ke sekolah lain.

Secara kebetulan, saat menggelar aksi unjuk rasa, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji berada di SMKN 1 Surabaya. Armuji sebenarnya ingin bertemu siswa yang menjadi korban kekerasan.

Melihat aksi tersebut, Armuji turun tangan dan berusaha menenangkan siswa yang sedang berdemonstrasi di halaman sekolah.

Dia meminta siswa belajar dan tidak melakukan aksi unjuk rasa. Di sisi lain, guru juga harus memastikan bisa mendidik anak-anak untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi.

Baca juga: Kepala SMK Borobudur Minta Aparat Tangkap Siswanya yang Keluyuran

"Ini merupakan suatu pembelajaran yang baik dan pelajaran buat semua. Sekolah ini pengelolanya provinsi, maka aspirasi siswa ini kita serahkan kepada pemprov (Jatim)," kata Armuji.

Sementara itu, Wakil Kepala SMKN 1 Surabaya Bidang Kesiswaan, Asslamet, tak menampik jika sekolah menarik dana untuk pembangunan lahan parkir di SMKN 1 Surabaya.

Namun, Asslamet menegaskan, pembangunan lahan parkir itu telah dibatalkan.

"Masalah pengadaan lahan parkir sudah dibatalkan. Nanti kalau mau, ngomong-ngomong lagi sama komite sekolah dan wali murid. (Wali murid) mungkin kaget karena terlalu berat," ucapnya.

Ia menjelaskan, penarikan dana parkir sudah berjalan sejak Juli lalu. Dibatalkannya rencana tersebut, kata Assalemt, karena sekolah mendapat bocoran informasi tentang adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan siswa.

"Sebetulnya itu kan sudah disepakati oleh wali murid dan komite. Tapi masih ada yang protes, makanya kita batalkan," kata dia.

Dia menjanjikan, penarikan uang yang sudah terkumpul dari para siswa akan dialokasikan untuk keperluan lainnya, seperti pembayaran SPP dan acara dies natalies.

"Kalau kita kasihkan kembali ke siswa takutnya tidak dibayarkan," tutup Asslamet.