Ridwan Kamil: Pak Sandiaga yang Terhormat, Tolong Berkaca Sebelum Beri "Statement"...

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara soal pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang meminta gubernur tidak fokus dalam Pemilihan Presiden 2019.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, Sandi semestinya berkaca pada pengalaman pribadinya yang pernah terjun langsung mendukung sejumlah pasangan dalam Pilkada Serentak 2018. Padahal, saat itu status Sandi saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Sandiaga Uno yang terhormat tolong sebelum memberikan statement berkaca pada pengalaman pribadi. Pada 2018, dia datang ke Jawa Tengah menjadi jurkam Sudirman Said, datang ke Priangan jadi jurkam pasangan Asyik. (Saat itu), Beliau dalam kapasitas Wakil Gubernur, dalam kapasitas wakil publik," ucap Emil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: AHY: Saya Akan Dengarkan Dulu Apa Keinginan Prabowo-Sandiaga

Menurut Emil, pejabat daerah punya hak sama dalam mendukung pasangan Capres dan Cawapres manapun selama tak melanggar hukum.

"Jadi ya yang penting enggak melanggar aturan, enggak melanggar hukum, kemudian jangan bawa nama institusi dan jabatan. Tolong melihat pada pengalaman pribadi," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, bakal cawapres Sandiaga Uno menyatakan koalisinya tak akan melibatkan kepala daerah dari partai pengusung untuk memenangkan mereka di Pilpres 2019.

Baca juga: Sandiaga: Saya Senang meski Erick Thohir Jadi Timses Calon Lain

Hal itu disampaikan Sandiaga menanggapi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat bersama Gerindra, PKS, dan PAN telah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Kami, di koalisi Prabowo-Sandiaga, sudah perintahkan gubernur maupun kepala daerah, untuk fokus membangun wilayahnya, mereka punya tugas bangun ekonomi, pastikan harga terjangkau," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

"Pak Anies (Baswedan) dapat perintah yang sama, dan ada beberapa gubernur, yang dapat pesan yang sama," lanjut dia.

Baca juga: 4 Fakta di Balik Kasus Eko Tak Punya Jalan ke Rumah

Dia menambahkan, para kepala daerah telah melalui proses pilkada yang melelahkan karena itu tak perlu diperpanjang hingga Pilpres 2019.

Menurut Sandiaga, setelah para kepala daerah melewati proses pilkada yang panjang dan melelahkan, semestinya mereka langsung fokus membenahi daerahnya, bukan ikut membantu pemenangan pilpres.

"Mereka justru harus persatukan dan memastikan agenda pembangunan khususnya ekonomi yang sedang turbulensi ini tidak terganggu," ujar Sandiaga.

"Pilpres itu semua masyarakat punya referensinya, dan punya jalan yang panjang 7,5 bulan. Kalau semua memikirkan pilpres, siapa yang akan bangun daerah?" lanjut dia.