Cegah Korupsi Massal Terulang, Soekarwo Usul Legislator Diawasi Secara Personal

MALANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang dan pejabat eksekutif Kota Malang merupakan persoalan integritas yang personal.

Karenanya, gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo itu meminta supaya ada pengawasan secara personal terhadap anggota dewan.

"Ini saya sampaikan, problemnya pribadi, integritas. Saya usul nantinya akan dibicarakan dengan partai-partai. Jadi yang didapat (oleh anggota DPRD) uang itu berapa, adakah penghasilan yang lain, logikanya beli mobil itu dari mana," katanya usai menghadiri pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (10/9/2018).

Pakde Karwo lantas mencontohkan dengan sistem pengawasan di negara Uni Eropa. Menurutnya, di negara-negara itu sudah dilakukan pengawasan secara personal untuk sektor perbankan. Bahkan sampai pada lingkunganya.

"Kalau bahasa jawanya, bobot, bibit, bebetnya itu dicek," katanya.

Baca juga: 40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Harus Pahami Area Rawan Korupsi

Pakde Karwo mengaku sudah berbicara dengan pimpinan terkait dengan hal itu. Harapannya, orang yang mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif dilihat integritasnya.

"Bagaimana sebenarnya mencegah yang integritas. Bukan sistem loh ini. Integritas. Ya, kalau mau mencalonkan dicek betul," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Pakde Karwo mengajak semua pihak, termasuk ulama untuk membantu menjaga integritas para anggota dewan. Sebab menururnya, integritas berkaitan dengan iman dan ketakwaan seseorang.

"Kan iman sama takwa itu tugasnya pemimpin agama sebagian besar. Yang lain masih bisa. Wartawan apalagi. Media pilar keempat demokrasi harus memberikan appraisal apakah orang ini bagus atau tidak," katanya.

Baca juga: Ini Dia Ike Kisnawati, Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Termuda