Ganjar: Tidak Ada Program Kerja 100 Hari

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang seorang diri ketika menyampaikan program kerja 2018-2023 di hari pertama masuk kerja di kantor gubernur Jateng, Kamis (6/9/2018).

Di awal pembicaraannya, Ganjar menegaskan bahwa di masa keduanya memimpin Jawa Tengah, dirinya tidak membuat program 100 hari kerja.

"Tidak ada program 100 hari kerja. Tapi kami coba bereskan APBD perubahan 2018 dan APBD murni 2019. Kami mencoba meningkatkan hubungan dengan pihak legislatif," kata dia.

"Saya (hanya) melanjutkan, jadi tidak terlalu repot," tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan mengatakan, dirinya akan melanjutkan program kerja 5 tahun masa lalu dengan terus berkeliling daerah.

Hanya saja, nantinya setiap keliling daerah akan disertai dengan pengambilan keputusan dengan cepat.

"Saya akan terus berkeliling daerah dan menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cepat. Aduan via medos akan diverifikasi langsung di lapangan, dicari solusi," katanya.

Baca juga: Hari Pertama Kerja, Ganjar Cerai dengan Gus Yasin

Dirinya akan melihat mana saja daerah yang kerap dikomplain. Dengan bantuan tim IT, Ganjar mengaku akan mendatangi daerah dan memaksa "mereka" memperbaiki keluhan masyarakat.

"Waktu maksimal 1 minggu, saya akan dipilih daerah mana. Saya gunakan PP 33 sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Akan gunakan reward dan punishment," tambahnya.

Di luar itu, dirinya akan tetap berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Ditargetkan dalam 5 tahun, angka kemiskinan di Jateng menjadi di bawah 10 persen.

"Penurunan kemiskinan jadi single digit, tinggal 2 persen lagi," tambahnya.

Peringatan KPK

Selain menyampaikan program kerja, Ganjar juga menyampaikan peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya soal pembahasan anggaran yang berkaitan dengan legislatif.

Pemerintah daerah diminta berhati-hati membahas anggaran dan tidak bermain-main dengan dewan.

"Ngeri sekali kami kemarin diingatkan KPK, bahwa mayoritas kasus korupsi berkaitan pengambilan keputusan anggaran, kami diingatkan agar tidak seperti kasus Malang, Medan," tambahnya.

Baca juga: Ganjar Sebut Jateng Lumbung Suara Jokowi-Maruf

Selain itu, Jawa Tengah juga terus didorong untuk memperbaiki sistem perizinan, pendidikan kesehatan dan lelang pengadaan barang dan jasa.

"Kami juga akan coba kembangkan sektor ekonomi, Jateng dikenal vokasi nanti diarahkan untuk keterampilan secara ekonomi. Agar lulusan kita bisa mandiri," pungkasnya.