Evaluasi Kinerja Ridwan Kamil-Oded, DPRD Kota Bandung Beri 98 Catatan

BANDUNG, KOMPAS.com - DPRD Kota Bandung memberikan 98 catatan dan rekomendasi evaluasi kinerja pasangan Ridwan Kamil-Oded M Danial selama lima tahun memimpin Kota Bandung.

Kajian itu dilakukan oleh panitia khusus (pansus) DPRD yang membahas laporan ketererangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ). Catatan dan rekomendasi itu telah diserahkan dalam rapat paripuran, Senin (30/7/2018) lalu.

Ketua Pansus LKPJ AMJ, Folmer Silalahi mengatakan, dari 98 catatan dan rekomendasi itu, ada sejumlah program penting yang disoroti dewan selama Ridwan Kamil dan Oded menjabat. Pertama, kata Folmer, rendahnya target pemenuhan ruang terbuka hijau.

"Dalam misi RPJMD ada amanat bahwa Pemkot Bandung harus memenuhi kewajiban ruang terbuka hijau (RTH) terkait tata ruang, dan itu belum terpenuhi dan capaian paling rendah kinerjanya. Karena dari RTH publik 20 persen, Kota Bandung pada saat memulai kepeimpinan Ridwan Kamil-Oded baru memiliki 12 persen. Kekurangan 8 persen itu harusnya ditutupi selama lima tahun, tapi ternyata di lapangan hanya 0,9 persen peningkatannya sangat kecil. Itu kita soroti," ujar Folmer saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Ditemukan Nyaris Tenggelam, Ibu Lurah Ini Selamat Setelah Pura-pura Mati

Folmer khawatir, minimnya ruang publik baru akan berdampak buruk pada pelestarian lingkungan seiring masifnya pembangunan di Kota Bandung.

"Karena kalau ini tidak disikapi kita melihat Kota Bandung akan jadi kota yang tak terkendali tata ruangnya karena kebutuhan ruang publik akan semakin berkurang dan tentunya mengganggu keseimbangan kota," kata politisi PDIP itu.

Tim pansus juga menyoroti persoalan rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari objek pajak retribusi bahu jalan. Sebab, untuk parkir bahu jalan Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan telah mengucurkan dana sekitar Rp 85 miliar untuk membuat mesin parkir elektornik.

"Pertumbuhannya sangat rendah di akhir tahun periode Kang Emil, hanya 8 persen. Kita tadinya berinvestasi belanja modal dengan membeli mesin parkir yang jumlahnya 415 unit, anggarannya Rp. 85 miliar. Dengan target akan mendapatkan perolehan retribusi parkir itu Rp. 85 miliar juga per tahun. Tapi pencapaian hanya sekitar Rp. 6 miliar. Artinya jauh sekali dari target capaian," ucap Folmer.

Baca juga: Ini Pesan WhatsApp Sopir Taksi Online yang Ditemukan Tewas di Sumedang

Menurut Folmer, buruknya tata kelola parkir elektronik disebabkan belum siapnya Dinas Perhubungan dalam membuat sistem pengoperasian.

"Sebetulnya SKPD sendiri belum siap membangun sistem yang sesuai dengan kondisi Kota Bandung. Sehingga sampai sekarang ada mesin parkir yang belum bisa dioperasikan secara elektronik," ucapnya.

Tak hanya itu, Folmer juga memberi penilaian soal proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selalu berpolemik. Salah satu sebabnya, adanya kebijakan zonasi yang tak didukung ketersediaan ruang kelas baru.

"Setelah Perwal PPDB dikeluarkan selalu menimbulkan persoalan di lapangan. Akar persoalannya dari kebutuhan ruang belajar yang belum merata," ucapnya.

Selain kinerja sejumlah dinas, Folmer juga menilai kinerja empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PD Kebersihan, PD Pasar, PDAM, dan PD BPR.

Untuk kasus PD Pasar, sambung Folmer, masih banyak pasar yang belum direvitalisasi.

Baca juga: Diguyur Hujan, LRT Palembang Mogok

"Contohnya PD Pasar, kita lihat revitalisasi pasar yang jadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat di skala UMKM ini tidak bisa terpenuhi karena kondisi pasarnya masih tradisional dan tidak efektif untuk transaksi jual beli yang nyaman, aman," kata Folmer.