Golkar Akan Potong 15 Persen dari Penghasilan Legislator untuk Kegiatan Sosial

PURWAKARTA, KOMPAS.com -Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat mewajibkan calon anggota legislatif yang terpilih untuk menyisihkan 15 persen total pendapatannya untuk kegiatan sosial.

Kewajiban itu merupakan salah satu dari empat komitmen politik berintegritas caleg Golkar.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, caleg terpilih harus memberikan 15 persen dari total penghasilan untuk kegiatan sosial. Misalnya, pembangunan rumah rakyat miskin, pendidikan anak yatim dan anak dari keluarga prasejahtera serta biaya untuk pengobatan mereka jika sakit.

"Dana kegiatan ini akan dilaporkan secara terbuka dan diaudit oleh akuntan publik," kata Dedi kepada Kompas.com melalui pesan tertulis, Rabu (18/7/2018).

Selain menyisihkan 15 persen dari total penghasilan, komitmen lainnya yang harus dilakukan caleg Golkar terpilih adalah dilarang berpoligami tanpa izin istri dan tidak boleh menceraikan istri.

Caleg Golkar juga tidak boleh terlibat dalam kejahatan apapun, termasuk korupsi hingga kejahatan kecil. Komitmen selanjutnya adalah caleg Golkar tidak boleh melakukan bisnis yang dapat merusak lingkungan.

Baca juga: Komitmen Caleg Golkar, Dilarang Poligami hingga Tak Terlibat Aksi Kriminal

Dedi menegaskan, kebijakan tersebut sudah diformalkan menjadi sebuah aturan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengapresiasi empat kebijakan Golkar untuk para calegnya.

“Ini secara umum sudah mantap,” katanya melalui pesan tertulis, Rabu (18/7/2018).

Hanta menyinggung soal komitmen pemotongan 15 persen penghasilan anggota parlemen Golkar untuk kegiatan sosial. Dia menilai, hal itu memang layak dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial wakil rakyat.

“Itu rasional. Itu menunjukan langkah konkret caleg-caleg mengatasi persoalan-persoalan sosial. Ada sumbangsih nyata dari mereka,” tuturnya.

Salah satu bakal caleg Golkar Jabar, Ade Ginanjar mengatakan, isu lingkungan memang sudah menjadi perhatian Partai Golkar Jabar sejak lama. Karena itu, aturan tidak boleh terlibat bisnis yang merusak lingkungan sudah sangat tepat.

“Garut ini dapil saya, sangat rawan bencana karena berbagai masalah lingkungan. Jadi, saya sangat setuju aturan itu. Anggota parlemen memang harus memiliki kesadaran menjaga lingkungan, harus ditularkan kepada seluruh konstituen,” katanya.

Baca juga: Melihat Gaya Pakaian Dedi Mulyadi dan Sikapnya yang Anti-protokoler

Terkait potongan 15 persen dari penghasilan untuk kegiatan sosial, Ade mengaku tidak keberatan. Ia menilai, kebijakan itu merupakan komitmen partai dan pribadinya untuk membangun kepedulian terhadap sesama.

“Kang Dedi sebagai Ketua Golkar Jabar selalu mengajarkan tentang kepedulian sosial. Bukan hanya dalam pidato tetapi beliau memberi contoh langsung. Kalau ini diformalkan untuk seluruh anggota dewan, itu lebih bagus, bisa lebih terstruktur bantuannya tersalurkan,” ujarnya.