Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: SKTM dan Minimum 20 Persen Bukan Keinginan Saya

Kompas.com - 14/07/2018, 19:04 WIB
Andi Hartik,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengatakan, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak bisa diganti dan akan tetap berlaku untuk PPDB tahun depan.

Sebab, persyaratan SKTM bagi siswa tidak mampu, termasuk angka minimum 20 persen keluarga miskin di setiap sekolah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Sebelumnya, SKTM menjadi bermasalah karena banyak keluarga yang sebenarnya mampu namun ikut melampirkan SKTM. Hal itu banyak dijumpai di Jawa Tengah.

"Evaluasinya tetap akan berlaku, nanti akan kita tertibkan. Karena itu amanat. Jadi surat keterangan tidak mampu itu dan harus 20 persen minimum itu bukan maunya Mendikbud, itu diatur dalam PP nomor 66 Tahun 2010," katanya usai meresmikan Museum Mpu Purwa di Kota Malang, Sabtu (14/7/2018).

"Dan itu tidak hanya berlaku ke sekolah, perguruan tinggi juga sama. Minimum 20 persen keluarga miskin dan yang dipakai dasar itu adalah surat keterangan tidak mampu," jelasnya.

Menurutnya, SKTM berbeda dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, KIP ataupun PKH merupakan program pemerintah sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan peraturan. Dengan demikian, SKTM tetap menjadi landasan untuk menentukan keluarga miskin dalam penerimaan peserta didik baru.

"Sedangkan kalau KIP, PKH, KIS itu program, sehingga tidak bisa dipakai untuk patokan di dalam menetapkan peraturan. Program itu bisa berhenti setiap saat. Tapi kalau surat keteragan tidak mampu itu berlaku generik selama masih ada PP, ya itu akan bisa berlaku," katanya.

"Jadi kalau untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dengan membuktikan KIP itu benar. Tetapi kalau sebagai dasar, tidak bisa," imbuhnya.

Sementara itu, Muhadjir mengatakan dibutuhkan verifikasi yang maksimal untuk memastikan bahwa keluarga yang melampirkan SKTM benar - benar keluarga miskin.

"Terus kita akan verifikasi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com