Imbas SKTM Palsu, Pengumuman PPDB Ditunda

MAGELANG, KOMPAS.com - Sedianya, pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh SMA/SMK di Kota dan Kabupaten Magelang dilaksanakan Rabu (11/7/2018) kamarin, namun ditunda menjadi Kamis (12/7/2018).

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Magelang, Sucahyo Wibowo, menjelaskan, penundaan ini karena dampak instruksi Gubernur Jawa Tengah yang mengharuskan adanya verifikasi ulang calon siswa baru pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM).

"Pengumuman menunggu verifikasi SKTM sekolah-sekolah se Jawa Tengah, sampai pukul 15.00 WIB kemarin. Sehingga hari ini seluruh sekolah bisa mengumumkan hasil PPDB, mulai pukul 10.00 WIB, di sekolah masing-masing," jelas Sucahyo, Kamis (12/7/2018).

Sucahyo memaparkan, di Kota Magelang tercatat ada 305 dari 1.443 calon siswa baru SMA/SMK negeri yang melampirkan SKTM. Jumlah tersebut telah diverifikasi ulang dan dilaporkan ke Provinsi Jawa Tengah.

“Hasil verifikasi sudah laporkan, namun terkait dengan apakah ada penggunaan SKTM yang tidak sesuai, nanti dari provinsi yang akan menyampaikan,” ujarnya.

Baca juga: Bertambah, Total SKTM PPDB di Jawa Tengah yang Dibatalkan Jadi 78.404

Sucahyo mengungkapkan, hasil data verifikasi per 9 Juli 2018 lalu tercatat ada 8 calon siswa pengguna SKTM yang didiskualifikasi karena tidak sesuai penggunaannya.

Secara terpisah, Kepala SMA Negeri 3 Kota Magelang, Joko Tri Haryanto mengakui ada calon siswa baru di sekolahnya yang mendaftar dengan melampirkan menggunakan SKTM. Beberapa di antaranya mengakui bahwa SKTM yang dilampirkan tersebut palsu atau tidak sesuai kenyataan.

"Ada 2 sampai 3 calon siswa yang diduga melampirkan SKTM palsu, namun setelah kami wawancara mendalam, mereka langsung mencabut lampiran SKTM-nya dan mendaftar tanpa SKTM," ungkap Joko.

Baca juga: Ada Masalah SKTM Palsu, Pengumuman Seleksi PPDB SMA Terganggu

Sejak awal, pihaknya telah melakukan antisipasi penyalahgunaan SKTM calon siswa baru, antara lain dengan memasang poster di area sekolah, bahkan menghadirkan aparat kepolisian.

"Akhirnya ada calon siswa dan orangtuanya yang kemudian mengurungkan niat untuk mendaftar menggunakan SKTM palsu itu,” ujar Joko.