Soal Polemik Zonasi PPDB, Ini Kata Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus menuai polemik di sejumlah daerah.

Gelombang protes dari orang tua siswa yang terdampak aturan itu pun terjadi di Kota Bandung. Menyikapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan problem itu menjadi bukti terbatasnya fasilitas sekolah negeri di daerah.

"Jadi PPDB ini jangan dibilang tiap tahun pasti akan begini terus. Selalu terjadi apa yang namanya ketidakpuasan bagi mereka yang tidak mendapat fasilitasi dari kebijakan. Tapi intinya inilah PR besar negara bahwa sekolah negeri memang terbatas. Semua berlomba-lomba ingin masuk sekolah negeri, sementara jumlah terbatas," ujar Ridwan Kamil, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Ada Masalah SKTM Palsu, Pengumuman Seleksi PPDB SMA Terganggu

Meski demikian, kata Ridwan, Pemkot Bandung terus berupaya mencari solusi. Salah satunya menghilangkan imej sekolah favorit dengan melakukan pemerataan kualitas tenaga pendidik.

"Untuk itu tugas kita memeratakan kualitas sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Polemik ini masih terjadi karena ada persepsi yaitu sekolah favorit. Padahal kita sudah merotasi guru terbaik se-Bandung merotasi kepala sekolah yang teladan dan se-Bandung," tuturnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu sempat mengunggah cerita putrinya di akun Instagram pribadinya yang akhirnya masuk sekolah swasta lantaran kebijakan baru itu.

Emil menuturkan, dimensi pendidikan itu tak semata masalah kepintaran, namun mesti mengandung rasa keadilan.

"Apa itu keadilan yang tidak mampu harus difasilitasi, mereka yang berprestasi nonakademik harus difasilitasi dan sebagainya. Kan kita ada program subsidi bagi warga tidak mampu. Tapi kalau orang kaya ke swasta minta subsidi di mana rasa keadilannya. Tapi orang tidak mampu itu kita biayai di negeri dan di swasta. Itu dari tahun lalu ada," jelasnya. 

Baca juga: Dilema Kades Hadapi Keluarga yang Mendadak Miskin di Musim PPDB