Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persoalan yang Harus Diwaspadai Jelang Pencoblosan Pilkada Jabar

Kompas.com - 26/06/2018, 23:23 WIB
Agie Permadi,
Reni Susanti

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus diwaspadai jelang pencoblosan Pilkada Jabar 2018.

Persoalan pertama, netralitas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) baik dari aparat birokrasi maupun aparat kepolisian.

"Jadi kalau aparatur semua dalam hal ini KPU, Bawaslu, birokrasi dan kepolisian betul-betul menjaga dengan sangat profesional, jujur,amanah, tak berpihak, mungkin itu akan lebih kondusif," ujarnya saat dihubungi Selasa (26/6/2018).

Untuk itu, pimpinan masing-masing aparat penyelenggara harus memastikan dan menegaskan kepada anggotanya untuk bersikap netral.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Kalau Mengakui Kesalahannya, Saya maafkan, Saya Cabut

Persoalan kedua, politik uang. Asep mengatakan, modus politik uang ‎akan dilakukan pihak tak bertanggung jawab pascapencoblosan.

‎Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini seperti ponsel, politik uang bisa muncul secara sembunyi-sembunyi.

Si pemilih tak bisa dihindarkan ketika masuk ke tempat pemungutan suara (TPS) membawa ponsel dan memotretnya untuk kemudian ditebus dengan uang.

"Nah saya khawatir di beberapa tempat orang tidak bisa dicegah membawa ponsel, difoto banyak dan ditebus dengan uang," katanya.

"Itu penting memastikan politik uang tak bermain, termasuk modus tadi bahwa dia sudah memotret bukti (pencoblosan) bahwa dia sudah memilih dan akan ditebusan dengan uang. Itu perlu diwaspadai," tambahnya.

Ia pun mengingatkan perlunya mewaspadai uang kejahatan yang beredar dalam Pilkada Jabar 2018. Pasalnya PPATK telah merilis hasil temuannya dalam kampanye Jabar ini.

"Perlu diwaspadai, uang yang beredar itu uang palsu, uang narkoba, uang korupsi. Uang kejahatan itu mengerikan. Kalau memang betul terjadi, maka ternodalah Pilkada ini," katanya.

Baca juga: Sebut Jokowi Himpun Fee Proyek, Fahri Hamzah Dilaporkan ke Polisi

Untuk itu, diperlukan pengawasan media sosial oleh aparat. Pasalnya, pada Pilgub Jabar 2018 ini kampanye hitam bakal bertebaran di dunia maya.

"Hoax, fitnah, memutar balikan fakta, itu sudah mulai marak untuk menyerang masing-masing pribadi‎ Paslon, bahkan ujungnya bisa menyerang partai dan tokoh di baliknya. Ini akan marak di medsos," ujarnya.

Untuk mencegahnya, bisa menurunkan Badan Siber Nasional. ‎

Dari sisi logistik, Asep mengatakan perlunya pengawasan dan jaminan distribusi kotak suara, surat suara, dan logistik di seluruh daerah Jabar.

"Khawatir logistik tidak datang tepat waktu sehingga ada masalah di lapangan nanti. Teknis distribusi di lapangan ini harus dicermati," katanya.

Untuk itu Asep berharap masyarakat bisa lebih cerdas dalam menerima informasi dan mencemati siapa ‎calon pemimpinya.

Pasalnya, Asep memprediksi, isu hangat pada Pilgub Jabar 2018 menjadi tema baru di media sosial tahun ini. "Pilkada lalu tidak ada yang seperti ini, kalau sekarang memang isunya ini sedikit ke nuansa SARA," ujarnya.

Karenanya ia berharap masyarakat lebih bijak serta rasional menghadapi informasi tersebut.

Kompas TV Demokrat mengusung 17 calon dalam pilgub di pilkada serentak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com