Sengit, Debat antara Ganjar dan Sudirman soal Proyek Panas Bumi

SEMARANG, KOMPAS.com - Debat publik pamungkas di Pilkada Jawa Tengah berlangsung sengit saat calon gubernur beradu gagasan pada Kamis (21/6/2018) malam.

Debat sengit itu berkaitan dengan isu lingkungan di dalam proyek panas bumi di Gunung Slamet.

"Proyek panas bumi di Gunung Slamet butuh perhatian. Harusnya pemda dapat meyakinkan masyarakat bahwa yang dikerjakan kongraktor baik. Tapi sampai saat ini masyarakat berteriak. Sebenarnya banyak soal belum selesai, dan itu perlu diselesaikan dengan baik," ungkap Sudirman.

Baca juga: Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu

Ganjar pun tak terima. Dia menilai, kebijakan soal Gunung Slamet tidak muncul dari kebijakannya sendiri, tetapi ada campur tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dia menuding Sudirman yang memberi izin dari proyek itu hingga berjalan saat ini. Pemberian izin dilakukan saat Dirman menjabat sebagai menteri ESDM.

"Termasuk di Gunung Slamet, kami terima getah itu. Kami kirim tim, termasuk soal air. Perpanjangan itu diberikan ketika saat Pak Dirman menjabat menteri. Ini datanya ada, dan itu keputusan diambil menteri," ujar Ganjar, menjawab sembari menyerang Sudirman.

"Mungkin menteri sudah benar, tapi perlu dilakukan apakah itu sudah berjalan, tapi dia tanda tangan di situ," tambah Ganjar.

Baca juga: Prabowo: Banyak yang Membenci Saya

Sudirman lalu menegaskan bahwa izin proyek panas bumi di Gunung Slamet terbit karena adanya rekomendasi dari pemerintah daerah.

"Izin tidak keluar tanpa rekomendasi dari pemda dan provinsi. Kami mengacu pada tata ruang nasional," ungkapnya.

Seusai debat, Sudirman kembali menjelaskan soal itu. Dia mengaku tak ingin melempar jawaban ke Pemerintah daerah.

Menurut Sudirman, perpanjangan izin untuk proyek panas bumi di Gunung Slamet sudah dilakukan dua kali. Namun faktanya, pengawasan di lapangan ternyata tidak berjalan baik.

"Di lapangan, pengawasan kepada kontraktor kurang baik. Yang melakukan pengawasan itu Pemda, karena memberi izin lokasi," tambahnya.

Selain Ganjar-Dirman, para wakilnya juga saling berdebat soal pengelolaan kawasan di pantai selatan Jawa Tengah.