Alumni Universitas Riau yang Diduga Teroris Sudah Sebulan Tinggal di Kampus

PEKANBARU, KOMPAS.com - Rektor Universitas Riau Aras Mulyadi mengatakan bahwa ketiga terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 dari gelanggang mahasiswa FISIP Universitas Riau, Sabtu (2/6/2018), diketahui tinggal di sekretariat gelanggang mahasiswa dalam sebulan terakhir.

Namun, selama itu, lanjut Aras, pihak kampus tidak pernah melihat adanya hal mencurigakan terjadi di sekitar gelanggang dan sekretariatnya.

"Selama ini kami tidak ada melihat hal-hal yang mencurigakan di sekretariat itu. Apalagi kegiatan yang mengarah ke terorisme," tutur Aras dalam keterangan pers bersama Kapolda Riau Irjen Pol Nandang, Sabtu malam.

Baca juga: 3 Terduga Teroris di Universitas Riau Berencana Ledakkan Bom di Kantor DPRD dan DPR RI

Aras mengatakan, ketiga terduga teroris benar adalah alumni kampusnya.

BI adalah alumnus jurusan Administrasi Publik angkatan 2002, ED alumnus jurusan Ilmu Komunikasi 2005 dan ZA (sebelumnya disebutkan J) alumnus jurusan Ilmu Pariwisata 2004.

Pihak kampus menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi.

"Selanjutnya kasus ini kami percayakan ke Densus dan Polda Riau," ungkap Aras.

Baca juga: Densus 88 Tangkap 3 Terduga Teroris di Universitas Riau, Ketiganya Alumni

Mewakili pihak kampus, Aras menyampaikan penyesalan terhadap aktivitas terduga teroris di kawasan kampus.

"Terus terang, seluruh civitas akademika mengutuk (3 terduga teroris) ini dan kegiatan yang dilakukan ini. Sekali lagi kami mengutuk, karena kejadian ini terjadi di kampus yang terbesar di Riau," tutur Aras.

Sebelumnya diberitakan, Densus 88 Mabes Polri dan Polda Riau menggeledah gelanggang mahasiswa di kawasan kampus Universitas Riau sejak Sabtu siang.

Baca juga: Rektor Universitas Riau: Kami Tak Pernah Lihat Hal Mencurigakan Terkait Terorisme

Tim polisi lalu menangkap tiga terduga teroris dan menyita 4 bom, 8 jenis bahan peledak, 2 busur panah beserta 8 anaknya dan 1 senapan angin. Bom rakitan yang rencananya akan dipakai di kantor DPRD Riau dan DPR RI itu sudah dijinakkan.