Jaringan Kemendagri Terputus 2 Minggu, Ribuan Warga Perbatasan Nunukan Tidak Bisa Cetak E-KTP

NUNUKAN, KOMPAS.com - Ribuan warga di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang telah melakukan perekaman dipastikan tidak bisa mencetak KTP elektronik atau E-KTP. 

Penyebabnya, jaringan layanan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan terputus.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Iwan Kurniawan mengatakan, sudah 2 minggu terakhir Disdukcapil Kabupaten Nunukan tidak bisa mengakses jaringan ke Kementrian Dalam Negeri.

"Kalau gangguan jaringan mau apa. Dia (Kemendagri) jaringan komunikasi daratnya terputus dari kami. Yang punya jaringan Kemendagri,” ujar Iwan, Rabu (23/05/2018).

Iwan menambahkan, terputusnya jaringan tersebut juga tidak disertai adanya pemberitahuan dari pihak Kemendagri.

Baca juga: Urus E-KTP di Palopo Cukup 4 Jam jika Aliran Listrik Tak Mati

Pihak Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melayangkan surat pemberitahuan perlihal terputusnya jaringan ke Kemendagri beberapa waktu lalu.

"Tidak pernah ada pemberitahuan mengapa jaringan ada gangguan. Kami sudah menanyakan secara formal, Bupati sudah bersurat ke sana,” imbuhnya.

Saat ini sekitar 4.000 warga perbatasan Kabupaten Nunukan telah melakukan perekaman E-KTP masih menunggu persetujuan Kemendagri untuk pencetakan kartu.

Disdukcapil mencatatk ada 121.613 warga wajib e-KTP untuk 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan, sementara E-KTP yang telah tercetak sebanyak 108.857 buah.

Sementara jumlah warga yang belum melakukan perekaman sebanyak 12.756 orang.

Iwan Kurniawan memastikan ketersediaan blanko saat ini sebanyak lebih dari 6.000 blanko. Jumlah tersebut sangat mencukupi untuk pencetakan E-KTP secara berkala.

Klaim tercepat

terputusnya jaringan di Kabupaten Nunukan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie beberapa waktu lalu yang memastikan bahwa layanan kependudukan dan mengurus e-KTP maksimal 24 jam telah diterapkan di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.

Baca juga: Warga Nunukan Keluhkan 8 Bulan Pengurusan KTP Belum Selesai

Irianto bahkan memastikan bahwa Kalimantan Utara merupakan provinsi yang tercepat dan terbaik dalam pelayanan kependudukan.

"Kami sudah sangat siap, makanya Kaltara dinilai provinsi terbaik, tercepat dalam penyelenggaraan e- KTP. Nanti cek ke Kemendagri," ujar Irianto, di sela Kemah Bela Negara Nasional ke-1 di Sebatik, Jumat (5/5/2018).

Irianto sebelumnya menyebutkan, warga yang berada di pelosok terpencil dan wilayah perbatasan telah dilayani dengan cara jemput bola oleh dinas kependudukan masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Utara.