Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Bawaslu Tegas terkait Polemik Kaus #2019GantiPresiden

Kompas.com - 09/05/2018, 06:21 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin,
Farid Assifa

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tegas soal polemik kaus #2019GantiPresiden.

Menurut Tjahjo, ketegasan diperlukan untuk menentukan apakah aksi itu dilarang atau tidak.

“Saya kira Bawaslu (harus) punya aturan tegas, apakah model kaus itu dilarang atau tidak. Memang kalau lihat, sepanjang tidak ada nama mungkin tidak ada masalah,” kata Tjahjo di Semarang, Selasa (8/5/2018) kemarin.

Polemik kaus bertagar 2019 ganti presiden itu, sebut Tjahjo, akan menjadi masalah jika disertai adanya pemaksaan kehendak. Jika satu kelompok dipaksa untuk mengikuti atau memakai kaus bertagar itu, maka itu tidak dibenarkan.

“10 kaos macam apapun sebenarnya tidak masalah, tapi jaga etika sosial bermasyarakat. Setiap orang punya afiliasi politik, hargai itu dan jangan paksakan ikut saya. Dari kacamata politik, berbangsa dan bernegara itu tidak etis. Makanya, jangan sampai menimbulkan kekerasan semacam yang ada di Jakarta, itu perlu dipertimbangkan dengan baik,” ujar politisi PDI-P ini.

Baca juga : Stedi Mengaku Diminta Buka Baju oleh Pemakai Kaus #2019GantiPresiden

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, atribut kaus bisa saja nantinya dipermasalahkan jika itu mirip dengan warna lambang partai politik. Oleh karena itu, dia minta agar ada regulasi yang tegas dari Bawaslu.

“Lama-lama kita pakai warna yang sama dengan partai (bisa jadi) ribut. Definisi kampanye itu kan jelas, lambang partai, nama calon presiden, wapres, nama gubernur. Kalau di kaus ditulis nomor 1 tanpa gambar calon atau nama kan tidak masalah. Tapi jangan sampai dipaksa harus ikut pakai nomor 1,” pintanya.

Baca juga : Oesman Sapta Duga Ada Parpol Terlibat Deklarasi #2019GantiPresiden

Jika memaksakan kehendak, sambung Tjahjo, maka si pemaksa dinilai mempunyai kepentingan politik tertentu.

“Kasus di Jakarta itu disayangkan. Dengan memaksakan kehendak itu berarti ada motif politik. Ada yang menunggangi,” pungkasnya.

Kompas TV Sigit meminta maaf kepada pihak kepolisian dan masyarakat atas berita yang tidak benar di media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com