Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi Sebut Perjuangkan Kesejahteraan Buruh Butuh Subsidi Pemerintah

Kompas.com - 01/05/2018, 22:01 WIB
Irwan Nugraha,
Farid Assifa

Tim Redaksi

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh diperlukan subsidi dari pemerintah.

Subsidi dimaksud adalah memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan bahan pokok buruh untuk menekan pengeluaraan kesehariannya.

Melalui hari peringatan Buruh Sedunia setiap tanggal 1 Mei, Dedi yang pernah merasakan getirnya hidup sebagai buruh, itu menilai, pengeluaran harian dan bulanan buruh harus ditekan.

“Peningkatan kesejahteraan buruh lewat sistem pengupahan memang perlu diperjuangkan. Tetapi, saya melihat ada sesuatu yang lebih penting. Yakni, pengeluaran buruh harus ditekan, baik harian maupun bulanan. Pemerintah harus mengintervensi harga kebutuhan bahan pokok bagi para buruh,” jelas Dedi di Purwakarta, Senin (1/5/2018).

Selain kebutuhan pokok, lanjut Dedi, biaya perumahan, listrik dan bahan bakar kendaraan pun perlu ada subsidi khusus. Dengan demikian, penghasilan buruh selama bekerja dinilai mampu meningkatkan taraf hidupnya ke depan.

"Upah buruh tidak langsung habis dalam setiap bulan sehingga buruh memiliki kesempatan menabung dari sisa upah. Kalau biaya hidup rendah dan upah buruh tinggi maka output-nya adalah kesejahteraan. Kalau upah tinggi tapi biaya hidup tinggi ya percuma saja, tidak akan menjadi apa-apa,” tambah dia.

Baca juga : Dedi Mulyadi Sebut Hasil Kerajinan Bambu di Jabar Bisa Sekelas Jepang

Selama ini pun, kata Dedi, terjadi ketidakseimbangan pengupahan buruh antara wilayah barat dan timur di Jawa Barat. Ini akibat sistem pengupahan diberlakukan berdasarkan zona kawasan industri. Misalkan di Bekasi, Karawang, sudah lebih dari Rp 3 juta, sedangkan di daerah lainnya masih di bawahnya.

“Di wilayah timur kan upahnya rendah. Saya memandang ada ketimpangan di situ, makanya harus segera dipecahkan oleh seluruh stakeholder terkait,” ucapnya.

Melalui subsidi pemerintah, masalah ketimpangan upah buruh di Jawa Barat bisa terpecahkan. Bahkan, ke depannya bagi buruh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengeluarkan subsidi pendidikan.

Baca juga : Dedi Mulyadi: Generasi Milenial Itu Justru Paham Pentingnya Lingkungan

Misalnya, menyediakan transportasi khusus anak sekolah dan buruh sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sebuah keluarga untuk itu.

"Dengan begitu para buruh akan cepat sejahtera karena lebih besar memberikan kesempatan untuk menabungkan sisa penghasilannya," pungkas Dedi.

Kompas TV Perwakilan buruh ditemui kepala staf kepresidenan, Moeldoko dan menteri ketenaga kerjaan, Hanif Dhakiri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com