SEMARANG, KOMPAS.com - Perdebatan antara wakil gubernur Jateng nomor 1 dan 2 kian menarik. Ada pertanyaan soal keperpihakan terhadap santri serta pendidikan keagamaan.
Calon wagub nomor urut 1 Taj Yasin merupakan putra seorang kiai dari Rembang. Sementara cawagub Ida Fauziyah merupakan seorang santri yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren.
Ida lantas bertanya soal keperpihakan pemerintah daerah pada kalangan santri. Ida menilai kalangan pesanten, pendidikan keagamaan, saat ini seolah dibiarkan sendiri.
Padahal santri, lembaga pendidikan agama telah melakukan tugas negara mencerdaskan anak bangsa, menjauhkan dari radikalisme.
Legalitas
Menanggapi Ida, Yasin mengatakan, Pemprov Jateng sebelumnya ingin memberi bantuan baik berupa hibah maupun bantuan sosial. Namun pemberian bantuan terkendala pada aspek legalitas.
(Baca juga : Tekan Intoleransi, Ganjar-Yasin Terus Gandeng Tokoh Agama )
Karena itu, pesantren dan lembaga pendidikan diminta untuk mengurus legalitas itu agar dapat menerima bantuan.
"Perlu membaca bahwa ponpes di seluruh Indonesia masih ngurus izin. Kita tahu UU 23 Tahun 2014, lembaga boleh dibantu, boleh berbadan hukum. Bantuan sosial, hibah pada lembaga pendidikan kami sediakan, tapi gak terserap, tapi izin tersebut masih pengurusan," ujarnya.
Keberpihakan Pemerintah
Ida kemudian menanggpi pernyataan Yasin. Seharusnya, sambung Ida, harus ada keperpihakan dari pemerintah untuk membantu proses, bukan dibiarkan mengurus sendiri.
"Mereka mengambil tugas negara. Saya kira ini persoalan. Izin itu teknis," pinta Ida.
Yasin bersikukuh, skema pemberian bantuan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Jika kalangan pesanten sudah punya legalitas, pasti akan diberikan bantuan baik untuk guru, hingga sarana dan fasilitas pendidikan.
"Kalau semua punya izin pasti diprogram. Kita kan belum kerja, kalau kita anggarkan," ujarnya.
"Nanti ketika kerja pasti anggarkan, ada Rp 331 miliar untuk pendidikan keagamaan, Silahkan diajukan ke pendidikan, guru ditata," jawabnya.