BP3TKI Sebut Jadi Pekerja Migran Masih Jadi Pilihan Warga Kalbar

PONTIANAK, KOMPAS.com - Kepala Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, Ahnas mengungkapkan, menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang dulu dikenal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu pilihan bagi sebagian masyarakat Kalimantan Barat.

Pilihan tersebut, sebut Anhas, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.

Berdasarkan angka remitansi (gaji) PMI yang dikirimkan ke Indonesia, khususnya ke Kalimantan Barat oleh para PMI pada periode yang sama mencapai Rp 2.154.884.394 per tahun.

"Remitansi inilah yang kita harapkan dapat digunakan oleh keluarga PMI untuk hal-hal yang sifatnya produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga PMI yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah asal PMI," ujar Anhas, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga : Parinah, TKI yang Hilang Kontak Selama 14 Tahun Telah Tiba di Tanah Air )

Berdasarkan data yang dirilis BP3TKI Pontianak, jumlah PMI asal Kalbar yang bekerja di luar negeri sepanjang triwulan pertama 2018 sebanyak 398 orang. Jumlah tersebut mengacu pada data SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dimiliki oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui unit kerjanya di Kalbar.

Sejumlah negara penempatan PMI tersebut, antara lain ke negara Malaysia sebanyak 365 orang, Brunei Darussalam sebanyak 27 orang, Taiwan sebanyak 3 orang, Solomon Island sebanyak 1 orang, Papua Nugini sebanyak 1 orang, dan Congo sebanyak 1 orang.

Para PMI ini bekerja pada sektor Formal sebanyak 395 orang dan sektor Informal sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 268 laki-laki dan 130 perempuan.

Setiap tahun, sebut Anhas, BP3TKI Pontianak juga melakukan pemberdayaan terhadap PMI Purna dan keluarganya di Kalimantan Barat.

"Pada tahun 2018 ini, BP3TKI Pontianak telah memberikan pelatihan kewirausahaan terintegrasi dalam bentuk pelatihan budidaya tanaman hidroponik dan pengolahan makanan berbahan dasar jagung di Kecamatan Rasau Raya, Kabupaten Kubu Raya," ungkapnya.

(Baca juga : Akan Masuki Malaysia secara Ilegal, 39 TKI Diamankan TNI AL Nunukan )

Terkait inovasi dalam memberikan kemudahan terhadap PMI di Kalbar, Ahnas menyebutkan, pihaknya bersama Pemprov Kalimantan Barat dan 5 kabupaten perbatasan serta instansi lainnya berkomitmen mewujudkan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI wilayah perbatasan dalam bentuk pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). 

Kelima kabupaten itu yakni Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu serta instansi terkait lainnya berkomitmen secara bersama-sama untuk mewujudkan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI wilayah perbatasan dalam bentuk pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

"Akhir tahun 2017 lalu yaitu LTSA P2TKI Sambas telah diresmikan oleh Bupati Sambas dan Deputi Penempatan BNP2TKI dan bulan Januari 2018 LTSA P2TKI Entikong juga menyusul diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat," ungkapnya.

"LTSA P2TKI ini yang kita harapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan kemudahan pelayanan terhadap PMI karena dalam LTSA sudah terintegrasi semua layanan pemerintah yang terkait dengan proses penempatan PMI ke luar negeri," sambungnya.

Jadi, sambung Anhas, PMI cukup datang ke LTSA, semua persyaratan dan prosedur menjadi PMI bisa selesai dalam satu tempat tersebut.