Sudirman Said: Kontrak Politik Bukti Masyarakat Tidak Percaya kepada Pemimpinnya

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said, merasa enggan menandatangani kontrak politik yang ditawarkan sejumlah elemen masyarakat untuk Pilkada Jateng.

Menurut dia, kontrak politik adalah bukti ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.

"Saya dapat tawaran kontrak (politik) itu banyak sekali. Tapi, kami percaya kalau tanda tangan di kontrak politik itu bukti saling tidak percaya. Tapi, untuk gimick politik kadang memang diperlukan," ujar Sudirman, di Semarang, Selasa (10/4/2018).

Sudirman bakal menolak jika kontrak politik menyebut angka-angka yang tidak masuk akal. Ia tak ingin penandatanganan kontak politik justru menjadi sebuah jebakan ketika memimpin kelak.

"Kalau ada angka-angka itu yang merepotkan. Jadi, jangan sampai menjebak. Kalau standar nilai-nilai yang luhur, mau saja," ucapnya.

Baca juga: Strategi Gerindra untuk Sudirman Said-Ida, Kirim Sandiaga Uno hingga Perang Gerilya

Sementara calon gubernur lainnya, Ganjar Pranowo, juga enggan menandatangani kontrak politik. Menurut dia, kontrak politik perlu dilihat terlebih dulu apakah itu masuk akal atau tidak.

"Kontrak politik masuk akal enggak? Cara menghitungnya bagaimana. Kalau enggak (indikator), ya enggak bisa, karena itu bunuh diri bersama karena ego sendiri," kata Ganjar.

Ganjar ingin agar masyarakat tidak meminta dirinya melakukan tanda tangan kontrak politik. Masyarakat diminta untuk mengusulkan program ke pemerintah.

"Saya kunjungan ke pasar, ada yang minta duit. Kata Panwas, jangan. Maka, jangan minta money politics, kalau program boleh. Kalau saya kasih, nanti korupsi lalu bagaimana. Itu cara kontrak kita ke masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Menangkan Sudirman Said-Ida Fauziah, Gerindra Lakukan Gerilya