Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai untuk Hindari Politik Uang dan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun setuju jika ada pembahasan mengenai wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut dia, bisa jadi pengembalian sistem pemilihan itu dapat mengurangi politik uang.

"Itu usulan yang bagus, itu pilihan yang harus dilakukan melihat perkembangan dan dinamika yang ada saat ini terhadap pilkada langsung bupati, wali kota, atau gubernur," ujar Misbakhun saat ditemui di sela acara Orientasi Fungsionaris Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (7/4/2018).

Menurut Misbakhun, fakta membuktikan bahwa pilkada langsung membutuhkan biaya yang besar. Beban biaya kampanye membuat sejumlah partai politik terpaksa membebankan mahar yang tinggi kepada calon-calon kepala daerah.

Padahal, banyak calon kepala daerah yang tidak memiliki modal besar. Akibatnya, banyak kepala daerah yang sudah terpilih akhirnya terjerat dalam kasus korupsi.

"Akhirnya pengusaha yang dimainkan, proyek yang dimainkan. Orang yang membiayai kontestasi pilkada akhirnya ingin mendapat bagian dan masyarakat yang jadi korban," kata Misbakhun.

Baca juga: Misbakhun: Suatu Kehormatan jika Ketum Golkar Jadi Cawapres Jokowi

Sebelumnya, pertemuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo memunculkan wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Seusai bertemu, Tjahjo mengatakan, dirinya dan Bambang Soesatyo beserta pimpinan DPR lain, seperti Fahri Hamzah dan Utut Adianto, sempat terlibat diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD.

Bambang Soesatyo mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Beberapa di antaranya politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi.

Selain itu, menurut dia, pilkada langsung juga mengotak-ngotakkan publik dalam identitas masing-masing golongan sehingga berpotensi memecah belah masyarakat.