Kapolri: Jangan Sampai Masyarakat ke Kantor Polisi seperti ke Kandang Macan

BANDUNG, KOMPAS.com - Polri terus berbenah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan saat ini reformasi birokrasi atau perubahan di tubuh Polri pun tengah dilakukan.

Selain agar lebih maksimal mengayomi dan menjaga keamanan masyarakat, juga untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Reformasi birokrasi saat ini pun mendapatkan dorongan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpar RB).

Sebelumnya, Polri pun telah memiliki konsep tersendiri, yakni Promoter (profesional, modern, dan terpercaya).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pada awal tahun 2016, Polri sempat menjadi salah satu lembaga yang tidak mendapatkan kepercayaan publik, tetapi akhirnya kembali bangkit. 

"Kemudian saya buat konsep Promoter. Pertama, tingkatkan kinerja, perbaikan pelayanan publik, itu yang paling sentral," kata Tito, di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018). 

Baca juga: Kapolri: Ubah Budaya Koruptif di Tubuh Polri Tidak Gampang, Perlu secara Bertahap

Menurut Tito, pelayanan kepolisian yang bersentuhan dengan publik harus baik dan nyaman bagi masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat yang masuk ke kantor polisi seperti masuk ke kandang macan, takut mereka, buat perubahan luar biasa," tuturnya.

Pihaknya pun berharap ada perubahan perbaikan dalam pelayanan di kepolisian, seperti pembuatan surat-surat kendaraan, misanya Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaaan Bermotor (BPKB).

"Sekarang ada IT, aplikasi sehingga masyarakat enggak perlu datang (kantor polisi). Mereka bisa online, nanti kita yang datang ke sana. Itu berubah, dan perubahan luar biasa. SIM, STNK, dan BPKB yang tadinya berbelit panjang penuh korupsi, bisa dipotong dalam beberapa menit di daerah. Itu diharapkan menyentuh," ucapnya.

Tito juga menyinggung terkait profesionalisme dalam bidang hukum, khususnya reserse. Dia mengatakan, penanganan kasus harus obyektif dan jangan berbelit.

Baca juga: Kapolri: Tindakan Hukum yang Dilakukan Polisi Harus Mendapat Restu Publik

Begitu pun dengan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang menjadi fokus perhatiannya.Sebab, konflik di masyarakat ini dapat mengganggu stabilitas dan aktivitas, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

"Tapi apabila kita bisa mengolah konflik sosial maka kita bisa ke masalah dan kasus lainnya yang meresahkan masyarakat," jelasnya.

Berdasarkan Litbang Kompas tahun 2017, kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang sempat mengalami penurunan kemudian meningkat naik pada tahun 2017.

Menurut Tito, melihat grafik Litbang Kompas tersebut, ada perbaikan yang cukup stabil dan tajam sebanyak 70 persen. Artinya, 70 persen masyarakat Indonesia memercayai Polri.

"Saya kira ini indikator yang baik buat kita," ujarnya.